Rosatom Rusia Sepakati Pasokan Listrik Nuklir Terapung 200 MW ke Maluku Utara, Indonesia Masuki Babak Baru Energi Nuklir

SOROTAN PUBLIK

Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan energi nuklir setelah perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, dan perusahaan Indonesia PT Pembangkit Listrik Nuklir menyepakati kerja sama pasokan listrik dari pembangkit nuklir terapung untuk wilayah Maluku Utara.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di sela-sela forum Russian Energy Week di Moskow, Rusia, Jumat (16/10/2026). Proyek ini direncanakan menggunakan dua unit Floating Power Unit (FPU-100) dengan kapasitas gabungan mencapai 200 megawatt (MW), yang akan memasok kebutuhan listrik wilayah utara Pulau Halmahera.

Rosatom menyebut kesepakatan tersebut sebagai proyek ekspor pertama di dunia untuk pasokan listrik dari pembangkit nuklir terapung. Informasi ini juga dikonfirmasi melalui pemberitaan Metro TV dan siaran resmi Rosatom.

Dua Unit Reaktor Terapung Berkapasitas 200 MW

Dalam proyek tersebut, Rosatom akan menyediakan dua unit pembangkit nuklir terapung FPU-100 yang menggunakan teknologi reaktor seri RITM.

Teknologi tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman pengoperasian reaktor nuklir pada kapal pemecah es bertenaga nuklir Rusia. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan listrik rendah karbon dan menyediakan pasokan energi secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev menyampaikan bahwa kerja sama dengan Indonesia merupakan tonggak penting dalam pengembangan pasar internasional pembangkit nuklir terapung.

Berdasarkan keterangan Rosatom, pasokan listrik pertama diperkirakan dapat dimulai paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama kontrak pasokan listrik berlaku efektif. Dengan demikian, waktu operasional proyek masih bergantung pada pemenuhan persyaratan kontrak dan tahapan pelaksanaannya.

Investasi B2B, Tidak Menggunakan APBN

Salah satu aspek penting dalam kerja sama ini adalah skema pembiayaannya.

PT Pembangkit Listrik Nuklir menyatakan proyek akan dijalankan melalui skema bisnis-ke-bisnis atau business-to-business (B2B), dengan investasi swasta dan tanpa mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam skema yang dijelaskan Rosatom, unit pembangkit terapung tetap berada dalam kepemilikan dan pengelolaan pihak Rosatom, sementara pihak Indonesia memperoleh pasokan listrik berdasarkan perjanjian komersial.

Direktur PT Pembangkit Listrik Nuklir, Yudi Utomo Imardjoko, menyampaikan bahwa proyek tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi jangka panjang Indonesia, terutama di kawasan timur.

Investor PT Pembangkit Listrik Nuklir, Haji Romo Nitiyudo Wachjo, juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan terhadap pengembangan proyek tersebut.

Diplomasi Indonesia-Rusia Perkuat Kerja Sama Energi Nuklir

Kerja sama ini tidak berdiri sendiri. Hubungan Indonesia dan Rusia dalam pengembangan energi nuklir telah berlangsung selama beberapa tahun.

Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Moskow menyampaikan bahwa Indonesia dan Rusia telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis pada Juni 2025. Salah satu bidang yang dibahas adalah peningkatan kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Pada 15 Oktober 2026, perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Rusia untuk membahas pengembangan kerja sama energi dan penguatan kapasitas di bidang teknologi nuklir.

Sehari kemudian, perjanjian pasokan listrik dari pembangkit nuklir terapung antara Rosatom dan PT Pembangkit Listrik Nuklir ditandatangani.

Kementerian Luar Negeri menyebut pengembangan energi nuklir sebagai salah satu bagian dari perencanaan ketenagalistrikan jangka panjang Indonesia.

Tantangan Keselamatan dan Regulasi Tetap Menjadi Prioritas

Meski kesepakatan ini membuka peluang baru, pembangunan dan pengoperasian pembangkit nuklir tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan bisnis.

Indonesia tetap membutuhkan pemenuhan seluruh persyaratan regulasi, perizinan, keselamatan nuklir, keamanan fasilitas, perlindungan lingkungan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki peran penting dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga diperlukan untuk memastikan proyek memenuhi ketentuan nasional.

Lokasi penempatan pembangkit, sistem pengamanan, pengelolaan bahan bakar nuklir, penanganan limbah radioaktif, kesiapsiagaan darurat, hingga perlindungan masyarakat dan ekosistem laut harus menjadi bagian dari evaluasi.

Pengalaman pengoperasian reaktor pada kapal pemecah es Rusia merupakan referensi teknologi, tetapi penerapannya di wilayah Indonesia tetap membutuhkan kajian dan persetujuan sesuai karakteristik lokasi serta ketentuan keselamatan nasional.

Maluku Utara dan Masa Depan Ketahanan Energi Indonesia

Kehadiran pembangkit nuklir terapung berkapasitas 200 MW berpotensi menjadi tambahan sumber energi bagi wilayah utara Halmahera. Pasokan listrik yang stabil dapat mendukung aktivitas masyarakat, industri, investasi, dan pengembangan ekonomi kawasan timur Indonesia.

Namun, manfaat proyek harus diukur melalui sejumlah aspek, termasuk harga listrik, kepastian pasokan, dampak lingkungan, transparansi kontrak, serta manfaat ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat setempat.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengembangan energi nuklir tidak mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional.

Kesepakatan Indonesia-Rusia ini merupakan perkembangan penting dalam perjalanan energi nuklir nasional. Akan tetapi, penandatanganan perjanjian pasokan listrik tidak berarti pembangkit sudah beroperasi atau seluruh tahapan perizinan telah selesai.

Publik perlu terus mengawal prosesnya agar teknologi modern tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi ketahanan energi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Akurasi, Keberanian, Integritas. Pers Pilar Ke-4 Demokrasi.