SOROTAN PUBLIK – Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, mengingatkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau melontarkan tuduhan sebelum terdapat bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkait dugaan alat pelacak yang ditemukan pada kendaraan yang digunakannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rizkan menyusul munculnya berbagai spekulasi di ruang publik setelah Tiyo mengaku menemukan perangkat yang diduga alat pelacak di mobilnya usai mengikuti sejumlah agenda aksi mahasiswa. Hingga saat ini, informasi yang beredar masih berupa pengakuan dan temuan awal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Menurut Rizkan, setiap dugaan yang menyangkut intimidasi, pengawasan ilegal, maupun pelanggaran hukum harus diusut secara profesional dan berbasis fakta. Namun, ia menegaskan bahwa tuduhan yang belum didukung bukti kuat berpotensi memicu kegaduhan publik dan memperkeruh suasana kebangsaan.

“Jika benar ada pelanggaran hukum, maka harus diungkap secara terang benderang. Tetapi jika belum ada bukti yang sahih, jangan sampai muncul narasi yang menggiring opini publik kepada pihak tertentu tanpa dasar yang jelas. Negara hukum berdiri di atas fakta, bukan asumsi,” tegas Rizkan.

Ia menilai bahwa masyarakat saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang tidak ringan, mulai dari kebutuhan hidup yang meningkat, tekanan dunia usaha, hingga persoalan lapangan pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.

Dalam kondisi demikian, Rizkan mengajak seluruh tokoh publik, aktivis, mahasiswa, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mengedepankan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Rakyat sedang fokus mencari nafkah, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, ruang publik harus diisi dengan fakta, solusi, dan pendidikan politik yang sehat, bukan provokasi yang dapat menimbulkan kegaduhan baru,” ujarnya.

Rizkan menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun demikian, kebebasan berpendapat juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan intelektual.

“Kritik adalah vitamin demokrasi. Tetapi tuduhan tanpa bukti justru dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Bangsa ini membutuhkan keberanian menyampaikan kebenaran, sekaligus kedewasaan untuk menunggu fakta sebelum mengambil kesimpulan,” katanya.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pers dan informasi, AWNI mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap benda yang ditemukan tersebut sehingga masyarakat memperoleh kejelasan berdasarkan hasil investigasi resmi, bukan sekadar asumsi yang berkembang di media sosial.

Rizkan juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana kondusif dan tidak membiarkan perbedaan pandangan politik berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan kepentingan rakyat.

“Indonesia membutuhkan persatuan, ketenangan, dan kerja nyata. Jangan sampai energi bangsa habis untuk saling curiga dan saling menuduh. Mari hormati proses hukum, tunggu hasil penyelidikan, dan utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik sesaat,” tutupnya.