Rizkan Al Mubarok: Respons China terhadap Gagasan Prabowo di BRICS Buka Peluang Baru bagi Industrialisasi Indonesia

JAKARTA — Gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan industrialisasi bersama dan rantai pasok antarnegara BRICS mendapat respons positif dari Pemerintah Republik Rakyat China.

Dalam konferensi pers di Beijing, Senin (14/9/2026), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyatakan bahwa China akan memperkuat kerja sama teknologi dengan negara-negara BRICS, memperdalam penyelarasan industri, serta menjalankan proyek-proyek peningkatan kapasitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Guo ketika menjawab pertanyaan mengenai usulan Presiden Prabowo dalam sesi kedua KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, sehari sebelumnya.

Dalam forum BRICS pada 13 September, Prabowo mengajak negara-negara anggota untuk melakukan industrialisasi bersama dan mengoptimalkan sumber daya serta kapasitas produksi yang dimiliki secara kolektif.

“Izinkan saya menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita melakukan industrialisasi bersama. Mari kita mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki bersama.”

Menurut Prabowo, negara-negara BRICS dan Global South memiliki sumber daya, kapasitas produktif, teknologi, dan pasar yang dapat dihimpun untuk menghadapi berbagai tantangan global secara bersama-sama.

Rizkan: Jangan Berhenti pada Kerja Sama Perdagangan

Menanggapi perkembangan tersebut, Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya sekaligus Ketua AWNI Provinsi Jambi, menilai respons China terhadap gagasan industrialisasi bersama menunjukkan bahwa pembahasan BRICS semakin menyentuh persoalan nyata mengenai bagaimana negara-negara berkembang membangun kapasitas ekonominya.

Menurut Rizkan, Indonesia perlu melihat peluang tersebut bukan sekadar dari sisi peningkatan perdagangan, tetapi juga dari perspektif industrialisasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

“Kalau Indonesia hanya menjadi pasar, kita akan terus membeli produk jadi. Tetapi kalau Indonesia mampu menjadi bagian penting dari rantai produksi, teknologi dan industri, maka nilai tambahnya akan tinggal lebih banyak di dalam negeri. Di situlah industrialisasi menjadi penting bagi rakyat,” ujar Rizkan.

Ia menilai kekayaan sumber daya Indonesia harus diikuti dengan kemampuan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Indonesia memiliki sumber daya mineral, energi, potensi industri dan pasar yang besar. Tantangannya adalah bagaimana semua potensi itu diubah menjadi kekuatan produksi nasional. Rakyat jangan hanya menjadi penonton dari lalu lintas perdagangan global,” katanya.

Respons China Menunjukkan Ruang Kerja Sama

Guo Jiakun menyebut kerja sama industrialisasi sebenarnya telah menjadi bagian dari agenda BRICS selama bertahun-tahun. China menyinggung keberadaan BRICS Partnership on New Industrial Revolution Innovation Center dan BRICS Center of Industrial Competences sebagai platform yang telah menghasilkan berbagai kerja sama praktis.

China juga menyatakan kesediaannya memperkuat kerja sama teknologi dengan negara-negara BRICS, memperdalam penyelarasan industri, menjalankan proyek peningkatan kapasitas, serta mendorong pembangunan yang lebih berkualitas, tangguh dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut membuka ruang pembahasan lebih jauh mengenai bagaimana kerja sama BRICS dapat memberikan manfaat konkret bagi pembangunan industri nasional.

Rizkan mengatakan Indonesia perlu memastikan bahwa kerja sama internasional memberikan ruang bagi peningkatan kemampuan industri dalam negeri.

“Kerja sama harus menghasilkan kemampuan. Jangan hanya menghasilkan angka perdagangan. Kalau ada investasi, harus ada peningkatan kapasitas SDM. Kalau ada kerja sama teknologi, harus ada proses pembelajaran. Kalau ada pembangunan industri, harus ada rantai pemasok dalam negeri yang ikut tumbuh,” ujarnya.

Rantai Pasok Global dan Kepentingan Rakyat

Rizkan juga menyoroti pentingnya membangun rantai pasok yang lebih kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara memproduksi kebutuhan strategis, menjaga pasokan energi dan pangan, mengembangkan teknologi, serta memiliki industri yang mampu bertahan ketika terjadi gangguan perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia sendiri menyampaikan bahwa dalam KTT BRICS 2026, Prabowo mendorong industrialisasi bersama sekaligus penguatan kemandirian pangan dan energi serta peningkatan posisi negara-negara berkembang dalam tata kelola global.

“Indonesia harus masuk ke rantai nilai, bukan sekadar menjadi bagian dari rantai konsumsi. Kita harus membangun industri yang menciptakan pekerjaan, teknologi, keterampilan dan nilai tambah bagi rakyat,” kata Rizkan.

Ia menambahkan bahwa kerja sama BRICS tetap perlu dijalankan dengan prinsip kepentingan nasional, transparansi, keberlanjutan dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Indonesia Harus Naik Kelas

Rizkan berpandangan bahwa perkembangan BRICS dapat menjadi salah satu ruang diplomasi ekonomi bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang sekaligus mencari peluang baru dalam perdagangan, investasi, teknologi dan industri.

Namun, menurutnya, ukuran keberhasilan kerja sama tersebut pada akhirnya bukan hanya banyaknya kesepakatan yang ditandatangani.

“Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah industri Indonesia semakin kuat, apakah tenaga kerja Indonesia semakin terampil, apakah UMKM dan pelaku usaha lokal masuk dalam rantai pasok, apakah ekspor produk bernilai tambah meningkat, dan apakah manfaat ekonominya benar-benar kembali kepada rakyat,” ujarnya.

Rizkan menilai gagasan industrialisasi bersama yang disampaikan Prabowo dan respons China terhadap gagasan tersebut patut diikuti dengan pembahasan yang konkret mengenai sektor-sektor prioritas, mekanisme transfer teknologi, penguatan industri nasional, serta akses pasar.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton perubahan ekonomi dunia. Kita harus menjadi pelaku. Rakyat harus mendapatkan manfaat dari setiap kerja sama ekonomi yang dibangun negara,” tegas Rizkan.

KTT BRICS ke-18 berlangsung di New Delhi pada 12–13 September 2026. Dalam forum tersebut, para pemimpin membahas ketahanan, inovasi, kerja sama dan keberlanjutan sebagai bagian dari agenda pertumbuhan global yang inklusif. China selanjutnya akan mengambil alih presidensi BRICS dan menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-19 pada 2027.