Ribuan Migran Masih Terjebak di Ceuta Usai Gelombang Kedatangan 72.000 Orang
CEUTA – Sekitar 3.000 hingga 5.000 migran masih berada di wilayah Ceuta, enklave Spanyol di Afrika Utara, setelah gelombang kedatangan sekitar 72.000 orang dalam beberapa hari terakhir, menurut data terbaru pemerintah Spanyol.
Sebagian besar migran telah kembali ke Maroko, namun ribuan lainnya masih bertahan di Ceuta, termasuk sekitar 1.000 anak tanpa pendamping yang kini memenuhi pusat-pusat penampungan.
Hadapi Kelaparan dan Ketidakpastian
Palang Merah bersama sejumlah organisasi kemanusiaan setempat telah membuka pos distribusi makanan dan air bersih bagi para migran yang bertahan di pantai, gudang kosong, maupun area terbuka.
Sebagian besar migran berasal dari negara-negara Afrika Sub-Sahara seperti Sudan, Niger, Nigeria, dan Chad.
Sejumlah migran mengaku mengalami kekurangan makanan dan air selama beberapa hari. Mereka juga diliputi rasa takut terhadap kemungkinan penangkapan maupun deportasi.
Anak Tanpa Pendamping Jadi Perhatian
Sekitar 1.000 anak tanpa pendamping menjadi perhatian utama dalam krisis ini. Mereka ditempatkan di pusat-pusat penerimaan yang kini menghadapi tekanan akibat meningkatnya jumlah penghuni.
Putusan Mahkamah Agung Spanyol pada Januari 2024 yang menyatakan pemulangan anak di bawah umur dari Ceuta ke Maroko bertentangan dengan hukum turut memengaruhi penanganan situasi tersebut.
Sengketa Wilayah Masih Membayangi
Krisis migran di Ceuta juga berlangsung di tengah sengketa wilayah antara Spanyol dan Maroko terkait Ceuta dan Melilla, dua wilayah yang merupakan satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika.
Pemerintah Spanyol menganggap Ceuta sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, sementara Maroko tetap mengklaim wilayah tersebut.
Situasi di Ceuta terus menjadi perhatian komunitas internasional. Berbagai organisasi kemanusiaan menyerukan perlindungan terhadap para migran, terutama anak-anak tanpa pendamping, serta mendorong kerja sama antara Spanyol, Maroko, dan Uni Eropa untuk mencari solusi yang menghormati hak asasi manusia dan mengatasi akar permasalahan migrasi di kawasan tersebut.
