Reza Indragiri Soroti Risiko Rekaman Penyadapan Prabowo Dibuka di Pengadilan: Transparansi atau Rahasia Negara?
Sorotan Publik – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto memunculkan persoalan baru. Bukan hanya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan tersebut, tetapi juga sejauh mana isi rekaman dapat dibuka apabila perkara berkembang ke tahap persidangan.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyoroti dilema tersebut dalam pembahasan bersama jurnalis senior Don Bosco Selamun di kanal Tutur pada 4 November 2026.
Menurut Reza, arah pasal yang digunakan dalam penanganan perkara dapat memengaruhi ruang lingkup pembuktian di pengadilan.
Apabila perkara difokuskan pada dugaan penyadapan ilegal, persidangan berpotensi lebih banyak menguji aspek prosedural, seperti dasar kewenangan, aturan, dan tata cara penyadapan.
Namun, jika perkara berkembang pada dugaan makar, substansi komunikasi yang terekam dapat menjadi bagian penting untuk menguji apakah percakapan tersebut benar-benar berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Reza mempertanyakan kesiapan semua pihak apabila rekaman yang berkaitan dengan Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya harus diperdengarkan dalam proses persidangan.
Ia mengingatkan bahwa materi komunikasi tersebut berpotensi memuat informasi sensitif yang tidak hanya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga dapat menjadi perhatian dunia internasional.
Dilema Transparansi dan Perlindungan Informasi
Persoalan ini menghadirkan dua kepentingan yang perlu diperhatikan secara bersamaan.
Di satu sisi, proses hukum harus transparan dan mampu mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang sah. Publik berhak mengetahui perkembangan perkara yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum terhadap kepala negara.
Di sisi lain, informasi yang berkaitan dengan komunikasi kepala negara dapat mengandung materi diplomatik, kebijakan strategis, maupun percakapan pribadi yang tidak seluruhnya relevan untuk diketahui masyarakat.
Karena itu, pembukaan rekaman tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang otomatis terjadi. Penggunaan dan pengungkapan materi tersebut tetap harus mempertimbangkan relevansi pembuktian, keabsahan alat bukti, ketentuan hukum acara, serta perlindungan informasi yang memang wajib dirahasiakan.
Penting pula membedakan antara transparansi proses peradilan dan kewajiban membuka seluruh isi komunikasi pribadi atau rahasia negara kepada publik.
Kasus Masih Berproses
Kasus dugaan penyadapan tersebut telah ditangani Bareskrim Polri. Dalam keterangan pada 3 November 2026, penyidik mengumumkan penetapan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Menurut keterangan penyidik, dugaan tindakan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lainnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana masih menunggu hasil penyidikan untuk mengetahui secara lengkap tujuan, pihak yang terlibat, dan isi komunikasi yang diduga disadap.
Dengan demikian, isi rekaman maupun dugaan motif di balik penyadapan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Ujian Penegakan Hukum dan Keamanan Negara
Polemik ini sekaligus menempatkan penegakan hukum dan perlindungan informasi negara dalam sorotan publik.
Penyelesaian perkara harus mampu menjawab dugaan pelanggaran hukum secara objektif, tanpa mengorbankan prinsip peradilan yang adil maupun membuka informasi sensitif di luar kebutuhan pembuktian.
Pertanyaan besarnya bukan sekadar apakah rekaman akan dibuka atau tidak, melainkan bagaimana negara memastikan seluruh fakta yang relevan dapat diuji secara hukum, sementara privasi dan kepentingan strategis negara tetap terlindungi.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan serta keputusan hukum yang akan menentukan arah penanganan perkara tersebut.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
