PRABOWO TEGASKAN EKONOMI INDONESIA MASUK 7 BESAR DUNIA: KEKAYAAN NASIONAL HARUS DIRASAKAN SELURUH RAKYAT
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa besarnya kekuatan ekonomi Indonesia harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kekayaan nasional tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat yang paling membutuhkan.
Merujuk data Dana Moneter Internasional (IMF), Prabowo menyebut Indonesia menempati peringkat ketujuh ekonomi terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026), sebagaimana diberitakan Antara.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” ujar Prabowo.
KEKAYAAN NASIONAL HARUS BERDAMPAK BAGI RAKYAT
Prabowo menilai, besarnya potensi ekonomi Indonesia harus diikuti dengan sistem pengelolaan kekayaan nasional yang mampu menciptakan kesejahteraan secara lebih merata.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka-angka statistik. Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan kekayaan nasional memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang selama ini belum menikmati hasil pembangunan secara optimal.
PEMERATAAN EKONOMI SESUAI AMANAT UUD 1945
Prabowo juga menyoroti manfaat ekonomi yang dinilai masih terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki arah kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Upaya pemerataan tersebut, menurutnya, harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan penting penyelenggaraan negara.
Pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola kekayaan nasional agar hasil pembangunan tidak berhenti pada kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah.
Namun, Prabowo mengakui bahwa perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, serta pelaksanaan yang berkelanjutan. Pemerataan kesejahteraan tidak dapat diwujudkan secara instan.
TANTANGAN BESAR PEMBANGUNAN INDONESIA
Pernyataan Prabowo menegaskan bahwa tantangan pembangunan Indonesia bukan semata-mata memperbesar ukuran ekonomi nasional, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan kesejahteraan yang lebih adil.
Dengan posisi ekonomi yang besar berdasarkan ukuran PPP, Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pencapaian tersebut perlu ditopang kebijakan yang efektif, akses ekonomi yang lebih luas, serta pengelolaan kekayaan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar ekonomi Indonesia di tingkat global, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan bahwa manfaat kekayaan nasional benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kekayaan Indonesia harus menjadi kekuatan untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar kebanggaan atas peringkat ekonomi dunia.
