Prabowo Evaluasi Pemulihan Pascabencana Sumatra, Normalisasi 137 Sungai Jadi Prioritas Cegah Banjir Susulan
Sorotan Publik | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rapat tersebut membahas progres pemulihan wilayah terdampak bencana November 2025 sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan menjelang puncak musim hujan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menyampaikan bahwa bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota dan lebih dari 2,1 juta warga.
Pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan, rumah warga, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Layanan Dasar dan Infrastruktur Mulai Pulih
Dalam rapat tersebut, Tito memaparkan sejumlah perkembangan pemulihan di wilayah terdampak.
Seluruh rumah sakit yang sebelumnya terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi. Sebagian besar sekolah juga sudah kembali menggunakan bangunan asal untuk kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak dilaporkan telah kembali berfungsi 100 persen.
Pemerintah juga masih mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap agar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih layak.
Pemulihan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keberlanjutan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Prabowo Perintahkan Normalisasi Sungai Dipercepat
Salah satu arahan penting Presiden Prabowo dalam rapat tersebut adalah mempercepat normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Dari 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah melakukan penanganan melalui normalisasi alur sungai, penanganan muara, serta penguatan tanggul.
Pelaksanaan pekerjaan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena kerusakan alur sungai, sedimentasi, dan kondisi tanggul dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap banjir, terutama ketika curah hujan meningkat.
Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan
Pemerintah juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Upaya antisipasi dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Presiden turut mengarahkan penambahan perlengkapan darurat untuk mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah.
Peralatan yang menjadi perhatian antara lain tenda pengungsian, tempat tidur lapangan, generator, perahu karet, selimut, dan perangkat pemurni air.
Ketersediaan perlengkapan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat merespons keadaan darurat secara lebih cepat, terutama apabila terjadi banjir, tanah longsor, maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
Pemulihan Pascabencana Tidak Berhenti pada Pembangunan Fisik
Evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatra masih menjadi pekerjaan jangka menengah hingga 2028.
Selain memastikan infrastruktur dan fasilitas umum kembali berfungsi, pemerintah perlu menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi masyarakat, sektor pertanian, perikanan, pendidikan, serta penyediaan hunian yang layak.
Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pada akhirnya perlu diukur dari kondisi nyata masyarakat terdampak: apakah mereka telah memperoleh tempat tinggal yang aman, pelayanan publik yang memadai, mata pencaharian yang pulih, dan perlindungan dari risiko bencana berikutnya.
Arahan Presiden mengenai percepatan normalisasi sungai dan penguatan kesiapsiagaan menjadi bagian penting dari upaya mengurangi dampak bencana susulan.
Masyarakat di wilayah terdampak pun membutuhkan informasi yang terbuka mengenai perkembangan pekerjaan, target penyelesaian, serta langkah perlindungan menghadapi musim hujan.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
