Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Tak Perlu Diuji Ulang, Hasil Forensik Puslabfor Telah Diserahkan ke Jaksa
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa pemeriksaan forensik terhadap ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah selesai dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Atas dasar itu, Polri menyatakan tidak diperlukan pemeriksaan forensik ulang terhadap dokumen tersebut.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan laboratorium telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Menurut Trunoyudo, hasil pengujian forensik tersebut menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya.
Ia menambahkan, hasil pengujian tersebut dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan. Dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan oleh Puslabfor, Polri menilai tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah yang sama.
Pernyataan Polri tersebut muncul setelah tim penasihat hukum terdakwa Roy Suryo mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, sebelumnya menyampaikan permohonan agar ijazah asli Jokowi kembali diperiksa secara forensik dengan menggunakan sedikitnya tiga ijazah pembanding yang disebut telah terbit pada November 1985.
Permintaan tersebut diajukan kepada majelis hakim sebagai bagian dari proses persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Roy Suryo bersama pihak lainnya.
Sebelumnya, pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi juga telah dilakukan pada Mei 2025 oleh Bareskrim Polri bersama Puslabfor. Berdasarkan keterangan kepolisian, pemeriksaan mencakup sejumlah aspek teknis, antara lain bahan kertas, pengaman kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tanda tangan pejabat kampus.
Polri menyatakan hasil pemeriksaan saat itu menunjukkan kesesuaian atau identik antara ijazah yang diperiksa dengan dokumen pembanding yang digunakan.
Meski demikian, permintaan pengujian ulang dari pihak terdakwa merupakan bagian dari proses hukum yang harus dinilai berdasarkan ketentuan acara pidana dan kewenangan majelis hakim. Pernyataan Polri mengenai tidak perlunya pemeriksaan ulang tidak dengan sendirinya menggantikan kewenangan hakim dalam mempertimbangkan permohonan para pihak di persidangan.
Dengan telah diserahkannya hasil pemeriksaan forensik kepada jaksa penuntut umum, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pembuktian dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut.
