Panglima Kogabwilhan III Ungkap Peran Intelijen dalam Operasi TNI di Maybrat, Tiga Pimpinan Kelompok Bersenjata Dilaporkan Tewas
JAKARTA — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto menegaskan pentingnya dukungan intelijen dalam pelaksanaan operasi keamanan di wilayah Papua. Informasi intelijen dinilai membantu aparat menentukan sasaran operasi sekaligus mempertimbangkan risiko terhadap masyarakat sipil di sekitar lokasi penindakan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, Lucky menyampaikan bahwa sinergi antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan satuan operasi TNI menjadi salah satu unsur penting dalam menghadapi ancaman kekerasan bersenjata.
Menurut Lucky, informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata dapat mendukung perencanaan operasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan memperhatikan keselamatan masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Tiga Pimpinan Kelompok Bersenjata Dilaporkan Tewas
Lucky mencontohkan operasi gabungan yang dilaksanakan Satgas Yonif Marinir 9 bersama Denkul 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Operasi tersebut menyasar kelompok yang oleh aparat disebut sebagai TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya.
Dalam operasi itu, Komandan Operasi kelompok tersebut, Manfret Fatem, bersama dua komandan batalyon, Anton Fatem dan Yesias Fatem, dilaporkan tewas setelah terjadi kontak senjata dengan aparat TNI.
Anton Fatem disebut menjabat sebagai Komandan Batalyon Ayosami, sedangkan Yesias Fatem disebut sebagai Komandan Batalyon Mosata.
Penyebutan identitas dan jabatan ketiga orang tersebut mengacu pada informasi operasi yang disampaikan pihak TNI.
BIN Disebut Memberikan Informasi Intelijen
Lucky menyatakan bahwa operasi tersebut didukung informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara.
“Berdasarkan informasi operasi yang disampaikan, keberhasilan penindakan tersebut didukung oleh informasi intelijen bernilai A1 dari Badan Intelijen Negara (BIN),” ujar Lucky.
Informasi intelijen merupakan salah satu unsur pendukung dalam perencanaan operasi keamanan. Namun, penilaian terhadap hasil operasi juga perlu mempertimbangkan keseluruhan pelaksanaan di lapangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perlindungan masyarakat sipil.
Dalam wilayah yang memiliki dinamika keamanan kompleks seperti Papua, keselamatan warga yang tidak terlibat dalam konflik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan operasi.
Perlindungan Masyarakat Sipil Tetap Menjadi Perhatian
Operasi keamanan di wilayah Papua berlangsung dalam konteks tantangan geografis dan situasi konflik bersenjata yang kompleks. Karena itu, informasi yang akurat, koordinasi antarsatuan, serta penilaian risiko menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan operasional.
Setiap operasi tetap harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip pembedaan antara pihak yang terlibat dalam permusuhan dan warga sipil, serta kewajiban mengambil langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat.
Informasi lebih lanjut mengenai kronologi lengkap kontak senjata, kondisi di sekitar lokasi, dan kemungkinan dampak terhadap warga sipil diperlukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai operasi tersebut.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan yang dikutip dari Panglima Kogabwilhan III. Informasi mengenai identitas pihak yang dilaporkan tewas, kronologi kontak senjata, dan hasil operasi merujuk pada keterangan pihak militer yang disampaikan dalam bahan berita.
