Panglima Adat Dayak Disorot di Tengah Ancaman Karhutla, Publik Pertanyakan Suara Pembelaan terhadap Hutan Kalimantan

KALIMANTAN — Peran tokoh adat dalam menjaga kelestarian hutan dan melindungi masyarakat kembali menjadi sorotan di tengah kekhawatiran terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polusi udara, serta ancaman terhadap ruang hidup masyarakat di Kalimantan.

Kritik publik diarahkan kepada tiga tokoh yang dikenal di kalangan masyarakat Dayak, yakni Panglima Pajaji, Panglima Jilah dari organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), dan Panglima Petrus yang dikenal dengan sebutan Sabang Merah.

Sejumlah kritik mempertanyakan sejauh mana suara dan pengaruh para tokoh adat tersebut digunakan untuk memperjuangkan persoalan lingkungan, perlindungan tanah adat, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan.

Sorotan ini memunculkan pertanyaan penting mengenai tanggung jawab moral tokoh adat ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyangkut keberlangsungan hidup dan kelestarian lingkungan.

Ketika Hutan dan Ruang Hidup Masyarakat Terancam

Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas pada kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian warga, hingga keberlangsungan ekosistem yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat adat.

Di berbagai wilayah Kalimantan, perlindungan hutan juga berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan, aktivitas usaha, serta hak masyarakat adat atas wilayah yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun.

Dalam situasi tersebut, masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi, penegakan hukum, dan pengawasan yang konsisten terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Tokoh adat memiliki posisi sosial yang dapat membantu menyuarakan aspirasi masyarakat, mendorong penyelesaian konflik, dan memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Namun, efektivitas peran tersebut perlu dinilai berdasarkan tindakan nyata, bukan hanya popularitas atau besarnya pengaruh seseorang.

Publik Pertanyakan Konsistensi Sikap Tokoh Adat

Kritik yang beredar menyoroti dugaan ketimpangan dalam perhatian terhadap berbagai persoalan publik. Para pengkritik mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat dinilai lebih menonjol dalam isu identitas dan simbol kebangsaan dibandingkan persoalan kerusakan lingkungan serta ancaman terhadap tanah adat.

Pandangan tersebut merupakan kritik yang perlu dijawab melalui keterbukaan dan fakta. Untuk memastikan apakah ketiga tokoh tersebut benar-benar tidak bersuara atau telah melakukan langkah tertentu terkait karhutla dan perlindungan hutan, diperlukan pemeriksaan terhadap pernyataan, kegiatan, dan rekam jejak mereka.

Pemberitaan yang berimbang juga perlu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang dikritik untuk menjelaskan sikap serta tindakan yang telah mereka lakukan.

Meski demikian, pertanyaan mengenai konsistensi perjuangan tokoh publik tetap relevan. Pengaruh sosial yang besar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk ketika persoalan yang dihadapi tidak selalu menjadi pusat perhatian.

Nama Besar Suku Dayak dan Tanggung Jawab Moral

Identitas dan kehormatan masyarakat Dayak tidak dapat dilepaskan dari sejarah, kebudayaan, serta hubungan masyarakat dengan tanah dan lingkungan tempat mereka hidup.

Karena itu, penggunaan simbol adat dan identitas suku dalam ruang publik perlu disertai tanggung jawab moral. Kepercayaan masyarakat bukan sekadar modal untuk mendapatkan pengakuan, melainkan amanah yang harus dijaga melalui sikap dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kritik terhadap tokoh tertentu tidak boleh digeneralisasi menjadi penilaian terhadap seluruh masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak memiliki beragam pandangan, organisasi, dan bentuk perjuangan. Upaya menjaga hutan dan memperjuangkan hak masyarakat adat juga dapat dilakukan oleh banyak pihak di luar tokoh-tokoh yang sedang menjadi sorotan.

Masyarakat Membutuhkan Tindakan Nyata

Di tengah ancaman karhutla dan persoalan lingkungan, masyarakat membutuhkan langkah konkret, mulai dari pencegahan kebakaran, perlindungan wilayah adat, penanganan pencemaran udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan pelanggaran lingkungan yang terbukti.

Tokoh adat, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan memiliki tanggung jawab sesuai peran serta kewenangannya masing-masing.

Bagi para tokoh adat, momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, menyampaikan sikap secara terbuka, dan mendorong penyelesaian persoalan lingkungan berdasarkan bukti.

Pada akhirnya, kehormatan seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari gelar, simbol, atau besarnya pengaruh yang dimiliki. Kepercayaan publik juga dibangun melalui keberanian menyampaikan kebenaran, konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta tindakan nyata untuk menjaga ruang hidup generasi sekarang dan mendatang.

Catatan: Kritik terhadap Panglima Pajaji, Panglima Jilah, dan Panglima Petrus dalam artikel ini perlu ditopang sumber yang jelas. Pernyataan bahwa mereka bungkam atau tidak mengambil tindakan harus diverifikasi sebelum dipublikasikan sebagai fakta.