Maruli Simanjuntak Klaim Hukuman Peradilan Militer Lebih Berat, Tanggapi Kritik soal Impunitas TNI
JAKARTA — Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak mengeklaim bahwa hukuman yang dijatuhkan melalui peradilan militer dapat lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam peradilan umum. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kritik mengenai potensi impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana.
Maruli menyampaikan hal itu setelah dilantik menjadi Wakil Panglima TNI pada Kamis (15/10/2026).
Ia meminta masyarakat melihat berbagai putusan pengadilan militer sebelum menyimpulkan bahwa sistem peradilan tersebut memberikan perlakuan khusus kepada prajurit yang melakukan pelanggaran hukum.
“Sebenarnya kalau perbandingan banyak kasus, banyak juga kita yang lebih tegas. Di tentara sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain saya pikir jarang,” kata Maruli.
Menurut Maruli, putusan pengadilan militer perlu menjadi bagian dari bahan evaluasi publik dalam menilai penerapan hukuman terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana.
Maruli Tanggapi Kritik soal Impunitas Prajurit TNI
Isu impunitas dalam peradilan militer menjadi perhatian karena berkaitan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan akuntabilitas penegakan hukum terhadap anggota institusi militer.
Kritik yang berkembang mempertanyakan apakah mekanisme peradilan militer mampu menjamin penanganan perkara secara transparan dan memberikan pertanggungjawaban hukum yang setara, khususnya dalam perkara tindak pidana umum.
Menanggapi kritik tersebut, Maruli menekankan bahwa terdapat perkara di lingkungan militer yang berujung pada hukuman berat, termasuk pidana penjara seumur hidup.
Meski demikian, perbandingan tingkat beratnya hukuman antara peradilan militer dan peradilan umum perlu didasarkan pada data putusan yang dapat diverifikasi. Jenis tindak pidana, keadaan perkara, ketentuan hukum yang digunakan, serta pertimbangan hakim perlu diperhitungkan agar perbandingan tidak menyesatkan.
Publik Perlu Menilai Putusan dan Proses Hukum
Pernyataan Maruli kembali menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai proses penegakan hukum di lingkungan TNI.
Penilaian terhadap sistem peradilan tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada konsistensi penerapan hukum, transparansi proses persidangan, dan pertanggungjawaban terhadap setiap pelanggaran.
Putusan pengadilan menjadi salah satu sumber penting untuk menilai apakah hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pernyataan Wakil Panglima TNI tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pembahasan yang lebih luas mengenai efektivitas peradilan militer, kesetaraan di hadapan hukum, dan upaya memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum.
Perdebatan mengenai peradilan militer pada akhirnya menempatkan satu prinsip penting sebagai perhatian bersama: setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan hukum, dengan proses yang akuntabel dan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
