SOROTAN PUBLIK — OPINI.

KETIKA TERIAKAN KALAH OLEH LANGKAH YANG TAK TERDENGAR

Pernahkah kita menyadari satu hal sederhana dalam kehidupan? Orang yang paling lantang berbicara belum tentu menjadi orang yang paling jauh melangkah. Suara keras memang mampu menarik perhatian, tetapi konsistensi, ketekunan, dan hasil kerja sering kali menjadi ukuran yang lebih berarti dalam perjalanan panjang menuju tujuan.

Dalam politik, prinsip tersebut menjadi menarik untuk direnungkan ketika melihat perjalanan Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014–2024.

Sepanjang perjalanan politiknya, Jokowi menghadapi berbagai kritik, perdebatan, penolakan, hingga persaingan politik. Ada pihak yang mendukung kebijakannya, ada pula yang menentang dengan argumentasi maupun kritik keras.

Namun, di tengah berbagai perdebatan tersebut, satu pertanyaan tetap relevan: bagaimana seharusnya kinerja seorang pemimpin dinilai?

Apakah dari kerasnya pernyataan yang disampaikan kepada publik, atau dari kebijakan, hasil pembangunan, serta dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat?

DUA JALAN DALAM POLITIK: BERDEBAT ATAU BEKERJA

Politik demokratis memang tidak dapat dipisahkan dari perbedaan pendapat. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Sebaliknya, pemerintah juga berkewajiban menjelaskan kebijakan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada rakyat.

Persoalan muncul ketika perdebatan kehilangan substansi dan berubah menjadi pertarungan emosi, serangan pribadi, atau permusuhan yang berkepanjangan.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat berisiko kehilangan kesempatan untuk membahas persoalan yang lebih penting: apakah lapangan kerja bertambah, apakah pelayanan publik membaik, apakah pendidikan semakin terjangkau, dan apakah kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat?

Perjalanan Jokowi memberikan bahan untuk menelaah hubungan antara kepemimpinan, komunikasi politik, dan pembangunan. Selama dua periode pemerintahannya, berbagai proyek infrastruktur, program sosial, serta kebijakan ekonomi dijalankan. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki capaian, tantangan, dan konsekuensi yang layak dievaluasi berdasarkan data.

Karena itu, penilaian yang adil tidak cukup hanya dengan memuji atau mencela. Hasil kebijakan perlu diukur, sementara kritik harus dijawab dengan fakta.

BELAJAR DARI PRINSIP STRATEGI SUN TZU

Dalam karya klasik The Art of War atau Seni Perang, Sun Tzu menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan pihak lain sebelum mengambil keputusan. Salah satu prinsip yang dikenal luas adalah pentingnya mengenali kekuatan dan kelemahan secara cermat.

Prinsip tersebut dapat menjadi bahan refleksi dalam kehidupan politik maupun organisasi. Energi yang terlalu banyak dihabiskan untuk menghadapi lawan dapat mengurangi perhatian terhadap tujuan utama.

Pemimpin yang ingin meninggalkan warisan berarti harus mampu menjaga fokus pada persoalan masyarakat. Ia perlu menetapkan prioritas, menyusun strategi, mengambil keputusan, serta memastikan kebijakan dilaksanakan dan dievaluasi.

Namun, ketenangan tidak otomatis menandakan keberhasilan. Demikian pula, suara yang lantang tidak otomatis berarti seseorang tidak memiliki gagasan. Ukuran yang lebih masuk akal adalah kualitas argumentasi, konsistensi tindakan, transparansi, dan hasil yang dapat diperiksa.

Dengan kata lain, bekerja dalam diam bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah memastikan pekerjaan tersebut benar-benar memberikan manfaat.

PEMBANGUNAN HARUS DINILAI DARI MANFAATNYA

Selama masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda yang menonjol. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, serta berbagai proyek konektivitas dikembangkan di sejumlah wilayah Indonesia.

Pembangunan tersebut dapat membuka akses dan meningkatkan konektivitas. Namun, manfaatnya perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap perekonomian daerah, biaya logistik, kesempatan kerja, lingkungan, dan pemerataan kesejahteraan.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan atau besarnya anggaran yang dikeluarkan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah masyarakat memperoleh manfaat nyata? Apakah kesenjangan antarwilayah berkurang? Apakah pembangunan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan? Dan apakah anggaran negara dikelola secara akuntabel?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap seorang pemimpin. Justru, itulah cara masyarakat menjaga agar kekuasaan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

KRITIK BUKAN MUSUH, DAN PUJIAN BUKAN BUKTI

Dalam demokrasi, kritik memiliki tempat yang penting. Pemerintah yang menerima kritik dapat memperbaiki kebijakan, sedangkan masyarakat yang menyampaikan kritik memiliki hak untuk mendapatkan jawaban yang terbuka dan berdasarkan fakta.

Karena itu, tidak tepat jika seluruh kritik terhadap Jokowi dianggap sebagai kebencian atau upaya menjatuhkan. Sebagian kritik mungkin berangkat dari perbedaan pandangan, kekhawatiran atas dampak kebijakan, atau tuntutan agar pemerintah lebih bertanggung jawab.

Sebaliknya, pujian terhadap seorang pemimpin juga tidak otomatis membuktikan bahwa semua kebijakannya berhasil.

Sikap yang sehat adalah menilai setiap kebijakan berdasarkan bukti, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang mengusulkannya. Jika kebijakan memberikan manfaat, manfaat tersebut layak diakui. Jika terdapat kekurangan atau dampak negatif, persoalan itu juga harus dibicarakan secara terbuka.

Dengan pendekatan seperti ini, perdebatan politik dapat menjadi ruang pembelajaran, bukan sekadar arena saling menjatuhkan.

KEPEMIMPINAN DIUJI OLEH HASIL DAN TANGGUNG JAWAB

Pemimpin tidak hanya dikenang karena pidato atau popularitasnya. Ia juga dinilai melalui keputusan yang diambil, cara mengelola kekuasaan, kualitas pelayanan publik, serta kesediaannya mempertanggungjawabkan hasil kebijakan.

Jokowi, seperti tokoh publik lainnya, layak dinilai melalui keseluruhan rekam jejaknya. Capaian pembangunan perlu dicatat, sementara persoalan tata kelola, pemerataan, lingkungan, dan kebijakan yang menuai kontroversi juga perlu diperiksa secara objektif.

Penilaian yang matang tidak membutuhkan kebencian, tetapi juga tidak memerlukan pemujaan.

Pada akhirnya, rakyatlah yang harus menjadi pusat perhatian. Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan keadilan harus dinilai dari seberapa jauh semuanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN: TERUS MELANGKAH, TETAP TERBUKA TERHADAP KRITIK

Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari ungkapan bahwa langkah lebih berarti daripada teriakan: tujuan jangka panjang membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan kemampuan menjaga fokus.

Namun, dalam kehidupan bernegara, bekerja saja tidak cukup. Pekerjaan harus menghasilkan manfaat, keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan kekuasaan harus terbuka terhadap pengawasan.

Jangan mengukur seseorang hanya dari kerasnya suara. Periksa pula apa yang dikerjakan, apa hasilnya, siapa yang merasakan manfaatnya, dan apa yang masih perlu diperbaiki.

Begitu pula dalam menilai Jokowi maupun pemimpin lainnya. Berikan apresiasi atas capaian yang terbukti, sampaikan kritik terhadap kekurangan yang nyata, dan jangan biarkan perbedaan politik menghilangkan kepentingan rakyat dari pusat pembicaraan.

Sebab, yang paling penting bukan siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling pandai memuji. Yang paling penting adalah siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk masyarakat, menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.

SOROTAN PUBLIK — Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.