Ikan Belida Bisa Dibudidayakan, Komisi IV DPR Dorong BUMN Khusus Pakan dan Subsidi bagi Pembudidaya
KABUPATEN BANJAR – Upaya pelestarian ikan lokal mendapat perkembangan positif setelah Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kalimantan Selatan, berhasil mengembangkan teknologi pembenihan ikan belida. Capaian tersebut mendapat perhatian Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke fasilitas perikanan tersebut, Jumat (13/11/2026).
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, mengapresiasi kemampuan BPBAT Mandiangin dalam mengembangkan teknologi pemijahan sejumlah jenis ikan lokal, termasuk ikan gabus dan belida.
“Jadi, ternyata di balai ini sudah lama sebetulnya bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida,” ujar Titiek setelah meninjau fasilitas BPBAT Mandiangin.
Menurutnya, pengembangan ikan belida memiliki nilai strategis karena jenis ikan tersebut semakin sulit ditemukan di alam, sementara kebutuhan pasar, termasuk untuk bahan baku kuliner khas Palembang seperti pempek, masih cukup tinggi.
Kemampuan pembenihan di lingkungan balai diharapkan dapat mendukung pelestarian populasi ikan lokal sekaligus membuka peluang pengembangan usaha budidaya bagi masyarakat.
Komisi IV juga mendorong agar teknologi pembenihan yang telah dikembangkan tidak berhenti di lingkungan balai, tetapi dapat diperluas melalui pendampingan, penyediaan benih, dan kerja sama dengan kelompok pembudidaya.
Pembudidaya Keluhkan Harga Pakan
Di balik perkembangan teknologi budidaya tersebut, persoalan biaya produksi masih menjadi tantangan bagi para pembudidaya ikan. Salah satu keluhan utama yang disampaikan kepada rombongan Komisi IV adalah kenaikan harga pakan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengatakan pihaknya kerap menerima keluhan serupa dari pembudidaya ikan maupun peternak di berbagai daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang menangani penyediaan pakan, dengan mekanisme pengelolaan yang dianalogikan dengan Perum Bulog.
“Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah ini khusus ngurusin pakan,” tegasnya.
Selain pembentukan BUMN khusus pakan, Komisi IV juga mendorong agar pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi pakan, sebagaimana kebijakan subsidi pupuk bagi sektor pertanian.
Menurut Titiek, ketersediaan pakan dengan harga terjangkau menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan perikanan budidaya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas produksi pakan. Pabrik pakan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga dikembangkan di Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur agar distribusi lebih dekat dengan sentra produksi.
Dorong Penguatan Perikanan Daerah
Kunjungan kerja Komisi IV ke BPBAT Mandiangin juga menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan kelompok pembudidaya mengenai kebutuhan benih berkualitas, sarana produksi, serta pendampingan usaha.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan turut menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi pembudidaya, terutama kenaikan harga pakan dan keterbatasan ketersediaan benih berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan Komisi IV juga menyerahkan bantuan benih ikan sebanyak 20 ribu ekor kepada masing-masing lima kelompok pembudidaya, sehingga total bantuan mencapai 100 ribu ekor.
Pengembangan teknologi pembenihan ikan belida dan penguatan dukungan terhadap pembudidaya menjadi dua hal yang saling berkaitan. Pelestarian ikan lokal membutuhkan teknologi dan pengelolaan yang tepat, sedangkan keberlanjutan usaha budidaya memerlukan akses benih, pakan, dan pendampingan yang memadai.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perikanan, pengembangan komoditas lokal diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan Indonesia.
