Ibadah Jemaat GKPI di Rajeg Dibubarkan, Pria Diduga Bawa Golok: Polisi Turun Tangan dan Fasilitasi Mediasi

TANGERANG — Kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, dibubarkan sekelompok warga pada Minggu (20/9/2026).

Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah rekaman video yang memperlihatkan keributan di sekitar lokasi ibadah beredar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar, sejumlah orang terlihat mendatangi lokasi ketika jemaat sedang melaksanakan ibadah dan meminta kegiatan tersebut dihentikan. Dalam rekaman lainnya, seorang pria tampak membawa benda yang diduga merupakan senjata tajam jenis golok.

Persoalan tersebut disebut berkaitan dengan penggunaan sebuah rumah sewaan yang difungsikan sebagai tempat kegiatan ibadah. Sejumlah warga mempersoalkan keberadaan kegiatan tersebut karena dinilai belum memenuhi ketentuan yang mereka persoalkan terkait izin penggunaan tempat.

Kapolsek Rajeg AKP Yono Taryono membenarkan adanya peristiwa tersebut. Polisi kemudian mempertemukan pihak-pihak yang berselisih bersama pemerintah setempat dan tokoh masyarakat untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik.

“Kedua belah pihak sudah kami kumpulkan di rumah tokoh masyarakat setempat bersama pak camat juga, untuk situasi di lapangan kondusif dan terkendali,” kata Yono, sebagaimana diberitakan media setempat.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah juga menyatakan personel kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan memastikan tidak terjadi gangguan kamtibmas. Polisi kemudian memfasilitasi musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pihak GKPI.

Kebebasan Beribadah dan Persoalan Perizinan

Peristiwa di Rajeg kembali menempatkan persoalan kebebasan beragama dan penyelesaian sengketa penggunaan tempat ibadah dalam perhatian publik.

Di satu sisi, persoalan administrasi maupun ketentuan mengenai penggunaan tempat ibadah dapat dibahas melalui mekanisme pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Di sisi lain, perbedaan pendapat mengenai izin tidak semestinya berkembang menjadi intimidasi ataupun tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Polisi dan pemerintah setempat telah mengambil langkah mediasi. Musyawarah lanjutan juga direncanakan digelar di Aula Kecamatan Rajeg pada Selasa (22/9/2026) dengan melibatkan FKUB Kabupaten Tangerang.

Yang menjadi perhatian khusus adalah munculnya dugaan ancaman menggunakan senjata tajam dalam peristiwa tersebut. Fakta mengenai tindakan tersebut tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan aparat berdasarkan rekaman video, keterangan saksi, serta bukti lain yang tersedia.

Perkembangan terbaru menunjukkan pria yang terlihat membawa golok dalam video telah menyampaikan permintaan maaf dalam proses mediasi. Polisi juga menyebut penyelesaian ditempuh melalui musyawarah untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Negara Harus Menjamin Keamanan Semua Warga

Perbedaan mengenai tempat ibadah seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, dialog, dan mekanisme administrasi yang berlaku, bukan dengan tekanan fisik.

Kebebasan menjalankan ibadah merupakan bagian dari kehidupan berbangsa yang harus dihormati. Pada saat yang sama, setiap kegiatan masyarakat tetap perlu mengikuti ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.

Karena itu, penanganan kasus Rajeg membutuhkan dua hal sekaligus: kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga yang sedang menjalankan ibadah.

Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil alih fungsi hukum dengan melakukan intimidasi atau membawa senjata. Pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai status penggunaan tempat tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan. Kerukunan membutuhkan sikap saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta keberanian menyelesaikan persoalan melalui hukum dan musyawarah.

Masyarakat pun diimbau tidak mudah terprovokasi oleh potongan video atau narasi yang beredar di media sosial sebelum seluruh fakta mengenai kejadian tersebut diketahui secara utuh.

Proses mediasi dan pemeriksaan aparat selanjutnya akan menjadi penting untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh sekaligus mencegah peristiwa serupa kembali terjadi.