Feri Amsari Soroti Pendidikan Anggota DPR: 63 Lulusan SMA, 211 Tak Mencantumkan Riwayat Pendidikan

SOROTAN PUBLIK – JAKARTA

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti latar belakang pendidikan dan transparansi data anggota DPR RI periode 2024–2029. Ia mempertanyakan kesiapan dan kompetensi para legislator dalam menjalankan tugas pembentukan undang-undang ketika sebagian riwayat pendidikan mereka tidak tercantum dalam data yang tersedia bagi publik.

Feri menyebut terdapat 63 anggota DPR yang berpendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sementara itu, 211 anggota lainnya tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data pencalonan yang menjadi rujukan statistik.

“Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya, mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang,” demikian pernyataan Feri yang beredar dan menjadi perbincangan publik.

Pernyataan tersebut kembali membuka diskusi mengenai kualitas sumber daya manusia di parlemen, keterbukaan informasi pejabat publik, serta pentingnya kompetensi dalam proses legislasi.

Data Pendidikan 580 Anggota DPR

Berdasarkan publikasi Statistik Politik 2024 yang bersumber dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), komposisi pendidikan anggota DPR terpilih periode 2024–2029 tercatat sebagai berikut:

• SMA atau sederajat: 63 orang.
• Diploma 3 (D3): 3 orang.
• Sarjana (S1): 155 orang.
• Magister (S2): 119 orang.
• Doktor (S3): 29 orang.
• Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang.

Data tersebut mencakup keseluruhan 580 anggota DPR terpilih. Dengan demikian, sekitar 36,4 persen tidak tercantum jenjang pendidikan terakhirnya dalam data yang dipublikasikan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak tercantumnya informasi pendidikan bukan bukti bahwa seseorang tidak memiliki ijazah, menggunakan ijazah palsu, atau tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Data tersebut menggambarkan informasi yang tidak tersedia dalam dataset, bukan hasil pemeriksaan keaslian dokumen pendidikan seluruh anggota DPR.

Lulusan SMA Memenuhi Syarat Minimal Undang-Undang

Persoalan pendidikan anggota DPR juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Artinya, anggota DPR yang berpendidikan terakhir SMA tetap memenuhi persyaratan pendidikan minimal sepanjang memenuhi ketentuan lainnya.

Undang-undang tidak mewajibkan calon anggota DPR memiliki gelar sarjana, magister, ataupun doktor. Karena itu, tingkat pendidikan formal tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kelayakan seseorang menjadi wakil rakyat.

Pendidikan Formal dan Kompetensi Legislasi

Meski tidak diwajibkan memiliki gelar perguruan tinggi, anggota DPR mengemban tanggung jawab besar. Mereka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah.

Dalam pembentukan undang-undang, legislator harus mampu memahami persoalan masyarakat, mempelajari substansi regulasi, menilai dampak kebijakan, serta mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pendidikan formal dapat menjadi salah satu bekal untuk menjalankan tugas tersebut. Namun, kemampuan analisis, pengalaman, integritas, kemauan belajar, dan dukungan tenaga ahli juga berperan penting dalam menentukan kualitas kerja seorang legislator.

Dengan demikian, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah seorang anggota DPR lulusan SMA atau perguruan tinggi. Hal yang lebih mendasar adalah apakah setiap legislator memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Transparansi Data Wakil Rakyat Menjadi Tuntutan Publik

Angka 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data pencalonan menyisakan persoalan keterbukaan informasi.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai profil, rekam jejak, dan kapasitas wakil rakyat yang mereka pilih melalui pemilu, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR dan penyelenggara pemilu perlu memastikan informasi profil anggota legislatif disajikan secara akurat, mudah diakses, dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Transparansi bukan berarti setiap anggota DPR harus memiliki gelar akademik tinggi. Transparansi berarti publik dapat mengetahui informasi yang relevan untuk menilai rekam jejak dan pertanggungjawaban wakilnya.

Pada akhirnya, kualitas parlemen tidak cukup dinilai dari gelar pendidikan para anggotanya. Ukuran yang lebih substansial adalah kualitas undang-undang yang dihasilkan, keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, integritas dalam menjalankan jabatan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan politik kepada publik.

SOROTAN PUBLIK – AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.