Denny Indrayana Lantang Desak Pemakzulan Gibran, Status Kasus Payment Gateway Kembali Dipertanyakan
Sorotan Publik | JAKARTA — Kiprah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang belakangan lantang menyuarakan persoalan konstitusi dan mendorong proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perhatian publik.
Di tengah aktivitasnya mengkritisi persoalan hukum yang menyangkut pejabat negara, muncul kembali pertanyaan mengenai kepastian status perkara dugaan korupsi proyek Payment Gateway Kementerian Hukum dan HAM yang pernah menjerat Denny sebagai tersangka pada 2015.
Pertanyaan tersebut bukan semata menyangkut masa lalu, melainkan mengenai kepastian hukum atas perkara yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa penyelesaian yang diketahui secara terbuka melalui persidangan.
Publik kini mempertanyakan: apakah penyidikan perkara tersebut benar-benar telah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), atau masih terdapat persoalan administratif dan hukum yang belum memperoleh penjelasan resmi?
Denny Mengaku SP3 Terbit September 2025
Denny Indrayana sebelumnya menyatakan bahwa perkara Payment Gateway yang pernah menjeratnya sebagai tersangka telah dihentikan oleh kepolisian.
Dalam pemberitaan IDN Times pada 14 Oktober 2026, Denny mengaku SP3 telah diterbitkan pada September 2025. Dengan demikian, menurut keterangannya, penyidikan perkara tersebut sudah dihentikan.
Pernyataan itu menjadi penting karena SP3 merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar penghentian penyidikan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum.
Namun, klaim tersebut kemudian memunculkan tuntutan klarifikasi dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta kepastian mengenai keberadaan dan dasar penerbitan dokumen tersebut.
Praperadilan Diajukan untuk Meminta Kepastian
Pada 21 Oktober 2026, Relawan Garuda 08 bersama Tim Hukum Merah Putih mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penanganan perkara Payment Gateway.
Ketua Tim Hukum Merah Putih, C. Suhadi, menyatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa perkara tersebut belum dihentikan melalui penerbitan SP3. Karena itu, mereka meminta adanya kepastian hukum mengenai kelanjutan penyidikan.
Pihak pemohon berpendapat bahwa apabila penyidikan memang belum dihentikan, perkara tersebut perlu memperoleh kejelasan mengenai proses selanjutnya.
Sementara itu, pada 3 November 2026, pihak Aliansi Anak Kampung juga mengajukan permohonan informasi kepada Polri untuk meminta konfirmasi mengenai ada atau tidaknya SP3, termasuk dasar administratif penghentian penyidikan apabila dokumen tersebut memang telah diterbitkan.
Perbedaan informasi antara pengakuan Denny dan pertanyaan sejumlah kelompok masyarakat inilah yang membuat klarifikasi resmi dari kepolisian menjadi penting.
Perkara Bermula dari Proyek Pembayaran Paspor Elektronik
Kasus Payment Gateway bermula dari proyek sistem pembayaran layanan paspor elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2014.
Saat itu, Denny menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Pada 24 Maret 2015, Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek tersebut.
Perkara itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem pembayaran paspor elektronik. Dalam sejumlah pemberitaan, dugaan kerugian negara disebut mencapai sekitar Rp32,09 miliar berdasarkan temuan audit yang menjadi bagian dari polemik perkara.
Namun, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Denny juga membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Hingga perkembangan yang diberitakan pada November 2026, belum terdapat informasi mengenai putusan pengadilan yang menyatakan Denny bersalah dalam perkara tersebut.
Di Tengah Desakan Pemakzulan Gibran
Di sisi lain, Denny kembali aktif menyuarakan persoalan hukum dan konstitusi terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada 2 November 2026, Denny mendesak DPR mengambil langkah terkait putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Sehari kemudian, ia kembali menyatakan bahwa proses pemakzulan seharusnya berjalan melalui mekanisme konstitusional.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari perdebatan hukum dan politik yang masih berlangsung mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Namun, di tengah perdebatan itu, publik juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum atas perkara yang pernah menjerat Denny sendiri.
Supremasi Hukum Harus Berlaku untuk Semua
Persoalan ini menyentuh prinsip mendasar dalam negara hukum: kepastian hukum harus berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun posisi politik seseorang.
Jika benar penyidikan perkara Payment Gateway telah dihentikan melalui SP3 pada September 2025, dokumen dan penjelasan resmi mengenai dasar penghentiannya dapat menjadi jawaban atas pertanyaan publik.
Sebaliknya, apabila belum ada SP3, kepolisian perlu menjelaskan status penyidikan dan alasan perkara tersebut belum memperoleh penyelesaian setelah berjalan bertahun-tahun.
Publik tidak seharusnya dibiarkan berada dalam ketidakpastian informasi mengenai perkara yang pernah menjadi perhatian nasional.
Kritik terhadap pemerintah, desakan penegakan konstitusi, dan pengawasan terhadap pejabat negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, tuntutan transparansi dan kepastian hukum juga berlaku terhadap perkara yang pernah melibatkan pihak yang menyuarakan kritik tersebut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang melarang seseorang berbicara atau mengkritik pemerintah. Yang dipertanyakan adalah konsistensi prinsip transparansi dan kepastian hukum.
Jika memang SP3 sudah terbit, tunjukkan kepastian hukumnya. Jika belum, jelaskan status perkaranya. Supremasi hukum tidak boleh menjadi tuntutan sepihak, melainkan prinsip yang berlaku setara bagi semua orang.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
