Andi Mahyanto Masda Surati Prabowo Subianto, Soroti Dampak Efisiensi Anggaran bagi Ekonomi Daerah
SOROTAN PUBLIK — Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Masda, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berpotensi menekan perputaran ekonomi di daerah.
Dalam pernyataannya, Andi Mahyanto meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan pengurangan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Ia menilai, aktivitas pembangunan yang didukung belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal.
“Setiap kegiatan pembangunan memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Ketika ada pembangunan jalan atau fasilitas umum, masyarakat ikut bergerak dan mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Belanja Daerah Jadi Motor Ekonomi Rakyat
Menurut Andi Mahyanto Masda, proyek-proyek pembangunan di daerah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil, termasuk penyedia material bangunan dan jasa lokal.
Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki efek berantai (multiplier effect) yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.
“Masyarakat mendapat upah, pelaku usaha kecil bergerak, dan perputaran uang terjadi di daerah. Ini yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan anggaran,” jelasnya.
Risiko Perlambatan Ekonomi Jika Efisiensi Berlanjut
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penurunan aktivitas pembangunan berpotensi:
Mengurangi lapangan kerja
Menekan pendapatan masyarakat
Memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah
“Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh pembangunan,” tegasnya.
Harapan Keseimbangan Kebijakan Pusat dan Kebutuhan Daerah
Melalui surat terbuka tersebut, Andi Mahyanto Masda juga meminta perhatian pemerintah pusat, termasuk Presiden, Wakil Presiden, serta Menteri Keuangan, untuk mendengar aspirasi daerah.
Ia berharap kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan keseimbangan antara penghematan anggaran dan kebutuhan riil pembangunan di daerah.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih proporsional, agar roda ekonomi tetap bergerak dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
