Iran di BRICS: Alternatif di Tengah Sanksi Barat, De-Dolarisasi dan Peta Ekonomi Dunia yang Berubah

TEHERAN – Keanggotaan Iran dalam BRICS menambah dimensi baru dalam peta kerja sama ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang. Iran resmi menjadi anggota BRICS pada 2024, bersama sejumlah negara yang bergabung dalam perluasan kelompok tersebut.

Bagi Teheran, keanggotaan BRICS membuka ruang lebih luas untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara anggota dan mitra BRICS di tengah tekanan sanksi serta keterbatasan akses terhadap sebagian sistem keuangan internasional.

Namun, keanggotaan tersebut tidak secara otomatis berarti Iran terbebas dari sanksi Barat atau memiliki akses tanpa hambatan terhadap seluruh sistem keuangan alternatif. Dampak ekonominya tetap bergantung pada hubungan perdagangan bilateral, mekanisme pembayaran, kebijakan masing-masing negara dan kondisi geopolitik.

Salah satu agenda yang berkembang di lingkungan BRICS adalah peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antarnegara anggota. Dalam deklarasi BRICS sebelumnya, para pemimpin negara anggota mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden serta penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi ketergantungan sebagian transaksi antarnegara terhadap dolar AS. Namun, proses tersebut tidak sama dengan penghapusan dolar dari sistem perdagangan internasional.

Bahkan pada September 2026, Kremlin menyatakan Rusia terbuka terhadap berbagai metode pembayaran dan tidak menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya “de-dolarisasi” secara menyeluruh. Pada saat yang sama, Rusia menyatakan sekitar 90 persen transaksi dengan negara-negara BRICS dilakukan menggunakan mata uang nasional.

Di sisi lain, BRICS juga memiliki instrumen pembiayaan melalui New Development Bank (NDB). Bank tersebut didirikan untuk memobilisasi pembiayaan bagi proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota serta negara berkembang lainnya.

Namun, penting dicatat bahwa Iran belum tercatat sebagai anggota NDB. Daftar resmi NDB saat ini mencantumkan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Bangladesh, Uni Emirat Arab, Mesir, Aljazair dan Uzbekistan sebagai negara anggota. Iran tidak terdapat dalam daftar tersebut.

Karena itu, keanggotaan Iran di BRICS dan keanggotaan di NDB merupakan dua hal berbeda. BRICS merupakan forum kerja sama politik dan ekonomi, sedangkan NDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang memiliki struktur keanggotaan tersendiri.

Peran NDB sendiri terus berkembang. Dalam pertemuan BRICS di New Delhi pada September 2026, para pemimpin BRICS kembali mendukung penguatan peran NDB dalam pembiayaan pembangunan, termasuk perluasan pembiayaan menggunakan mata uang lokal, diversifikasi sumber pendanaan dan dukungan terhadap proyek infrastruktur serta pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, BRICS juga terus mengalami perkembangan dalam kerja sama keuangan. Pada 2026, NDB menyebut total proyek yang telah disetujui mencapai 141 proyek dengan nilai persetujuan kumulatif sekitar 44 miliar dolar AS hingga 30 Juni 2026.

Bagi Iran, posisi di BRICS dapat menjadi salah satu jalur untuk memperluas hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara di luar blok Barat. Hubungan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perdagangan bilateral, kerja sama energi dan konektivitas ekonomi.

Namun, menyebut keanggotaan BRICS sebagai “jalan keluar dari isolasi” secara mutlak juga terlalu sederhana. Sanksi internasional, hambatan pembayaran, risiko perdagangan, kepentingan nasional masing-masing anggota dan perbedaan kebijakan luar negeri tetap menjadi faktor yang memengaruhi hubungan ekonomi Iran dengan negara lain.

BRICS sendiri bukan aliansi militer dan tidak memiliki kewajiban bagi seluruh anggotanya untuk memiliki sikap yang sama terhadap setiap persoalan geopolitik. Kepentingan Brasil, Rusia, India, China, Iran, Indonesia dan anggota lainnya tidak selalu identik.

Perkembangan ini juga relevan bagi Indonesia yang menjadi anggota BRICS. Bagi Jakarta, keanggotaan dalam forum tersebut berlangsung berdampingan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara resmi berpegang pada prinsip bebas dan aktif.

Dengan demikian, perkembangan BRICS lebih tepat dipahami sebagai bertambahnya ruang kerja sama ekonomi dan diplomatik negara-negara berkembang, bukan semata-mata sebagai pembentukan blok baru yang secara otomatis menggantikan sistem ekonomi global yang ada.

Pertanyaan mengenai apakah perkembangan tersebut akan menghasilkan sistem ekonomi dunia yang lebih multipolar atau justru meningkatkan fragmentasi global masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat ekonomi dan hubungan internasional.

Yang jelas, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, penguatan lembaga pembiayaan pembangunan seperti NDB dan perluasan keanggotaan BRICS menunjukkan adanya upaya negara-negara anggota untuk memperluas pilihan dalam kerja sama ekonomi global.

Bagi Iran, BRICS memberikan tambahan ruang diplomasi dan ekonomi. Namun, sejauh mana ruang tersebut mampu mengurangi dampak sanksi dan memperkuat perekonomian Iran akan sangat bergantung pada implementasi kerja sama dan kondisi ekonomi global ke depan.