Komisi VI DPR dan Kementerian Koperasi Bahas RKA 2027 hingga Progres RUU Perkoperasian, KDKMP Jadi Sorotan
JAKARTA – Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027, progres pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian, serta sejumlah isu strategis terkait penguatan koperasi nasional.
Dalam pembahasan tersebut, penyesuaian RKA diarahkan untuk memperkuat dukungan administrasi dan manajemen kementerian sekaligus memastikan program pengembangan perkoperasian dapat berjalan secara efektif, efisien dan memberikan hasil yang terukur.
Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan, pendampingan, pengawasan serta tata kelola yang memadai agar operasionalisasi koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Kementerian Koperasi sebelumnya menyampaikan bahwa penguatan anggaran 2027 diarahkan antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi.
Selain anggaran, pembahasan juga menyoroti perkembangan RUU Perkoperasian yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan koperasi nasional.
RUU tersebut merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pembahasannya, pemerintah menilai regulasi yang berlaku saat ini perlu diperbarui agar mampu menjawab dinamika perkoperasian dan kebutuhan masyarakat.
Penguatan regulasi juga berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan koperasi. Panja RUU Perkoperasian Komisi VI DPR RI sebelumnya mendorong penguatan pengawasan serta penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan koperasi untuk aktivitas keuangan ilegal dan investasi bodong.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi terus melakukan proses verifikasi dan validasi (VerVal) sebagai bagian dari persiapan operasionalisasi KDKMP.
Data terbaru yang disampaikan Kementerian Koperasi menunjukkan sebanyak 17.288 KDKMP ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Sebanyak 7.028 koperasi masih menjalani proses verifikasi dan validasi dengan melibatkan tim di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Proses VerVal tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan kelembagaan, sarana, pengelolaan serta berbagai aspek pendukung sebelum koperasi menjalankan kegiatan operasional.
Pemerintah juga telah menyiapkan regulasi khusus mengenai tata kelola KDKMP melalui proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden. Regulasi tersebut mencakup pembentukan kelembagaan, pembangunan fisik gerai dan pergudangan, hingga tahap operasionalisasi koperasi.
Dengan berbagai proses tersebut, penguatan koperasi nasional tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga membutuhkan kepastian regulasi, tata kelola yang sehat, pengawasan yang kuat dan pendampingan berkelanjutan.
KDKMP diharapkan tidak sekadar menjadi program pembangunan kelembagaan, tetapi mampu berkembang sebagai instrumen ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui pembahasan RKA 2027, penguatan RUU Perkoperasian serta percepatan VerVal KDKMP, pemerintah dan DPR dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kebijakan perkoperasian benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota koperasi dan masyarakat luas.
