Empat Tahun Ibrahim Traoré Memimpin Burkina Faso: Kedaulatan, Nasionalisasi Emas, hingga Kontroversi Demokrasi
OUAGADOUGOU – Kapten Ibrahim Traoré akan genap empat tahun memimpin Burkina Faso pada 30 September 2026, setelah mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer pada 30 September 2022. Sejak saat itu, kepemimpinannya ditandai dengan kebijakan yang menekankan kedaulatan nasional, penguatan kontrol negara atas sumber daya alam, serta perubahan arah hubungan luar negeri Burkina Faso.
Traoré mengambil alih kekuasaan dari Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba pada September 2022 di tengah memburuknya situasi keamanan akibat konflik bersenjata dengan kelompok militan. Saat itu, Traoré menyatakan pengambilalihan kekuasaan dilakukan karena pemerintah sebelumnya dinilai gagal menghadapi memburuknya ancaman keamanan.
Mengurangi Ketergantungan pada Prancis dan Memperkuat AES
Salah satu perubahan paling menonjol selama pemerintahan Traoré adalah arah kebijakan luar negeri Burkina Faso yang semakin menjauh dari Prancis dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara Sahel.
Burkina Faso bersama Mali dan Niger membentuk Alliance of Sahel States atau Alliance des États du Sahel (AES), yang kemudian berkembang menjadi kerangka konfederasi regional. Pada 2026, pemerintah Burkina Faso masih aktif memperkuat struktur pertahanan dan ekonomi dalam kerangka AES.
Pada Juni 2026, Burkina Faso bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Prancis. Pemerintah Traoré menyatakan keputusan tersebut sebagai bagian dari perubahan hubungan dengan bekas negara kolonial tersebut.
Langkah tersebut memperlihatkan perubahan orientasi strategis Ouagadougou dalam menentukan mitra politik, keamanan, dan ekonomi.
Negara Memperbesar Kontrol atas Tambang Emas
Di sektor ekonomi, pemerintahan Traoré meningkatkan kontrol negara terhadap sumber daya mineral, terutama emas yang menjadi salah satu komoditas strategis Burkina Faso.
Pada 2025, pemerintah Burkina Faso menyelesaikan proses pengalihan lima aset pertambangan emas kepada perusahaan pertambangan milik negara. Langkah tersebut dilakukan setelah perubahan kode pertambangan yang bertujuan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya mineral bagi negara.
Pemerintah juga membentuk Société de Participation Minière du Burkina atau SOPAMIB sebagai kendaraan negara untuk memiliki, mengelola, dan mengoperasikan sejumlah aset pertambangan strategis.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam, meskipun pada saat yang sama menimbulkan kekhawatiran dari sebagian investor asing mengenai iklim investasi.
Fokus pada Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemerintahan Traoré juga menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu program strategis.
Pada Mei 2024, pemerintah menyerahkan ratusan unit peralatan pertanian kepada para produsen, antara lain 400 traktor, 239 mesin pengolah lahan, dan 710 pompa air. Pemerintah juga menyediakan berbagai input pertanian seperti pupuk, benih, produk perlindungan tanaman dan pakan. Nilai pengadaan peralatan dan input tersebut dilaporkan mencapai lebih dari 78,2 miliar franc CFA.
Program tersebut dikaitkan dengan agenda peningkatan produksi domestik dan ketahanan pangan Burkina Faso.
Penghematan Pemerintahan dan Kontribusi untuk Dana Pertahanan
Klaim mengenai pemotongan gaji menteri sebesar 30 persen perlu diluruskan.
Sejumlah pemeriksaan fakta menemukan bahwa angka 30 persen yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kebijakan yang terdokumentasi. Pemerintah Burkina Faso memang menerapkan pemotongan 5 persen terhadap gaji anggota pemerintah untuk mendukung Fonds de soutien patriotique atau Dana Dukungan Patriotik. Presiden Traoré juga menyatakan tidak mengambil gaji sebagai kepala negara selama masa transisi dan tetap menerima gaji sebagai kapten militer.
Pemerintah juga menerapkan pemotongan 1 persen terhadap gaji pekerja sektor publik dan swasta sebagai bagian dari skema pembiayaan Dana Dukungan Patriotik.
Persoalan Demokrasi dan Pembubaran Partai Politik
Di sisi lain, pemerintahan Traoré menghadapi kritik terkait kondisi demokrasi dan ruang politik di Burkina Faso.
Pada 29 Januari 2026, pemerintah militer Burkina Faso secara resmi membubarkan seluruh partai politik melalui keputusan Dewan Menteri. Pemerintah menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kembali sistem politik dan mengatasi apa yang mereka sebut sebagai perpecahan serta disfungsi sistem multipartai.
Pada Februari 2026, Majelis Legislatif Transisi juga menyetujui pencabutan sejumlah aturan yang mengatur partai politik, pembiayaan partai, serta status pemimpin oposisi.
Langkah tersebut menjadi salah satu titik paling kontroversial dalam perjalanan pemerintahan Traoré karena mempersempit ruang politik multipartai.
Pada April 2026, Traoré juga secara terbuka menyatakan bahwa demokrasi bukan prioritas dalam kondisi keamanan Burkina Faso dan bahwa pemilu akan dilakukan ketika kondisi keamanan memungkinkan. Pernyataan tersebut memperkuat perdebatan mengenai arah transisi politik negara tersebut.
Empat Tahun yang Mengubah Arah Burkina Faso
Empat tahun kepemimpinan Ibrahim Traoré telah membawa Burkina Faso melalui perubahan besar, baik dalam hubungan luar negeri, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pertanian maupun struktur politik.
Pendukung pemerintahannya melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing. Di sisi lain, berbagai kritik muncul terkait konsentrasi kekuasaan militer, pembubaran partai politik dan terbatasnya ruang demokrasi.
Dengan demikian, perjalanan Traoré sejak 30 September 2022 hingga memasuki tahun keempat kepemimpinannya memperlihatkan dua sisi yang berjalan bersamaan: agenda kemandirian dan penguatan kontrol negara di satu sisi, serta persoalan keamanan dan kebebasan politik di sisi lainnya.
Burkina Faso kini menjadi salah satu negara penting dalam perubahan geopolitik kawasan Sahel, terutama melalui kerja sama dengan Mali dan Niger dalam AES serta kebijakan yang semakin menekankan kedaulatan atas sumber daya dan arah pembangunan nasional.
