Prabowo di KTT BRICS 2026 Dorong Reformasi Sistem Keuangan Global dan Penguatan Kedaulatan Ekonomi
NEW DELHI — Presiden Prabowo Subianto menyuarakan pentingnya reformasi terhadap tata kelola ekonomi dan keuangan global dalam forum KTT BRICS 2026 di New Delhi, India.
Dalam forum yang mempertemukan negara-negara anggota BRICS tersebut, Prabowo menekankan perlunya sistem ekonomi internasional yang lebih adil bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Global South.
Menurut pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut, mekanisme keuangan internasional perlu terus diperbaiki agar tidak menjadi sumber tekanan terhadap ruang fiskal maupun kedaulatan ekonomi negara berkembang.
Prabowo juga menyoroti pentingnya reformasi arsitektur moneter dan perdagangan dunia. Menurutnya, hubungan ekonomi antarnegara semestinya dibangun berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan menjadikan perdagangan maupun instrumen ekonomi sebagai alat tekanan politik terhadap negara lain.
Bagi Indonesia, gagasan mengenai kemandirian ekonomi tersebut juga memiliki dimensi domestik. Penguatan fondasi ekonomi nasional dinilai perlu dimulai dari kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting. Kemampuan memproduksi pangan secara kuat dan berkelanjutan akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu menghadapi gejolak ekonomi maupun gangguan rantai pasok global.
Selain pangan, ketahanan energi dan pembangunan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Pendidikan yang berkualitas diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Prabowo di forum BRICS dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat posisi dan ruang diplomasi ekonomi di tengah perubahan konfigurasi ekonomi dunia.
BRICS sendiri menjadi salah satu forum penting bagi negara-negara berkembang untuk membicarakan kerja sama ekonomi, perdagangan, pembangunan, serta tata kelola global.
Pernyataan mengenai reformasi sistem keuangan internasional pun mendapat perhatian di Indonesia. Di ruang publik dan media sosial, narasi mengenai kedaulatan ekonomi, kemandirian pangan, energi, serta perlunya sistem perdagangan yang lebih adil menjadi bagian dari perbincangan masyarakat.
Namun, dukungan publik terhadap agenda tersebut tetap perlu dibaca secara proporsional. Perubahan arsitektur keuangan global bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya melalui satu forum atau satu negara. Diperlukan diplomasi, kerja sama multilateral, penguatan ekonomi domestik, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
Bagi Indonesia, tantangan terbesarnya adalah memastikan gagasan kedaulatan ekonomi tidak berhenti sebagai narasi diplomasi, tetapi diterjemahkan menjadi kemampuan nyata untuk memperkuat pangan, energi, pendidikan, industri, dan kesejahteraan rakyat.
Dengan fondasi domestik yang kuat, Indonesia memiliki posisi tawar yang semakin besar dalam menghadapi perubahan ekonomi dan politik global.
Kedaulatan ekonomi pada akhirnya bukan hanya tentang berani bersuara di forum internasional, tetapi juga tentang kemampuan sebuah bangsa berdiri di atas kekuatannya sendiri.
