Purbaya Lapor ke Prabowo, 10 Perusahaan Besar Diduga Manipulasi Harga Ekspor CPO Disorot
Sorotan Publik – Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan praktik manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh sejumlah perusahaan besar.
Laporan tersebut dibawa Purbaya saat menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/05/2026). Ia mengaku telah menyiapkan dokumen berisi daftar perusahaan yang diduga melakukan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Praktik ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap negara, termasuk mengurangi penerimaan pajak dan devisa nasional.
Purbaya tampak enggan mengungkap identitas perusahaan yang dimaksud kepada publik. Namun, ia memastikan dokumen tersebut berisi catatan perusahaan besar yang masuk dalam pengawasan pemerintah.
“Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Ia juga menyebut terdapat sekitar 10 perusahaan besar yang masuk dalam daftar tersebut, termasuk sejumlah perusahaan pengapalan yang ikut menjadi perhatian dalam proses pengawasan.
“Ini ada 10 perusahaan besar, tiga perusahaan pengapalan, masing-masing perusahaan saya random pilih,” katanya.
Kasus dugaan under invoicing dalam sektor ekspor bukan sekadar persoalan administratif. Dalam praktik perdagangan internasional, modus ini kerap digunakan untuk menekan kewajiban pembayaran pajak, bea keluar, atau memindahkan sebagian keuntungan ke luar negeri tanpa tercatat secara utuh.
Bila dugaan ini terbukti, dampaknya bukan hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi dan mengganggu transparansi sektor ekspor nasional.
Di tengah upaya Presiden Prabowo memperkuat kemandirian ekonomi dan menutup kebocoran penerimaan negara, pengawasan terhadap komoditas unggulan seperti CPO dipandang semakin penting. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia, sehingga tata kelola ekspor sektor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Langkah Purbaya melaporkan langsung persoalan tersebut ke Presiden menunjukkan sinyal bahwa pemerintah mulai bergerak lebih serius dalam membenahi potensi kebocoran di sektor sumber daya alam.
Publik kini menanti tindak lanjut pemerintah, termasuk kemungkinan investigasi lebih mendalam terhadap perusahaan yang masuk dalam daftar pengawasan tersebut.
Sumber: IDX Channel
