Abah Guru FK Soroti Korupsi dan Tambang Ilegal: Nilai Kejahatan Bisa Jauh Berbeda, Dampaknya Sama-Sama Merugikan Rakyat
JAKARTA — Pernyataan Abah Guru FK mengenai korupsi dan aktivitas pertambangan ilegal kembali menarik perhatian. Dalam pesannya, ia menyoroti perbedaan skala nilai kejahatan sekaligus mempertanyakan siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Abah Guru FK berpandangan bahwa korupsi dapat memiliki nilai kerugian yang sangat besar karena dalam sejumlah kasus, satu pelaku dapat terseret perkara dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa korupsi memiliki dimensi kerugian yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Sementara itu, ia membandingkannya dengan aktivitas pertambangan ilegal yang menurut pengalamannya selama berada di Kalimantan memiliki nilai lebih kecil dalam kasus-kasus tertentu, meskipun pelakunya dapat melibatkan banyak orang.
Namun, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan aktivitas pertambangan ilegal. Pertambangan tanpa izin tetap merupakan persoalan hukum dan lingkungan yang harus ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal lain yang menjadi sorotan Abah Guru FK adalah persoalan distribusi manfaat kekayaan alam. Ia mempertanyakan apakah pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat di sekitar wilayah sumber daya tersebut.
Dalam pandangannya, ketimpangan manfaat dapat melahirkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Ia bahkan mengaitkannya dengan munculnya sebagian pandangan yang merasa daerah tidak memperoleh manfaat yang sebanding dari kekayaan alam yang berada di wilayahnya.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai tata kelola sumber daya alam, hubungan pusat dan daerah, pemerataan pembangunan, serta pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, persoalan pengelolaan tambang ilegal dan korupsi seharusnya tidak ditempatkan sebagai pilihan antara satu dengan lainnya. Keduanya memiliki karakter persoalan yang berbeda dan sama-sama membutuhkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, serta tidak tebang pilih.
Pengelolaan sumber daya alam juga perlu memastikan bahwa penerimaan negara dan manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan masyarakat secara luas. Pada saat yang sama, pemberantasan korupsi harus diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Pernyataan Abah Guru FK tersebut pada akhirnya membuka kembali pertanyaan penting: ketika Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, bagaimana memastikan kekayaan tersebut benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru menjadi sumber ketimpangan, konflik kepentingan, dan praktik korupsi.
Perdebatan mengenai hal itu membutuhkan data, transparansi dan penegakan hukum yang konsisten. Kritik terhadap negara maupun praktik ilegal harus tetap disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi pembenaran terhadap pelanggaran hukum atau tuduhan tanpa dasar.
Dengan prinsip tersebut, pemberantasan korupsi dan penertiban pertambangan ilegal seharusnya berjalan beriringan demi memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
