Wapang TNI Dampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Bahas Anggaran Pertahanan 2027
JAKARTA — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (31/8/2026). Pertemuan tersebut membahas program kerja serta anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran 2027.
Dalam rapat yang berlangsung tertutup di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Wapang TNI hadir mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan.
Bahas Program Kerja dan Anggaran Pertahanan 2027
Rapat kerja antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan Komisi I DPR RI menjadi bagian dari proses pembahasan program serta kebutuhan anggaran sektor pertahanan untuk tahun 2027.
Usai rapat, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kepentingan pertahanan negara.
“Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI ini akan kita gunakan semaksimal mungkin,” ujar Sjafrie.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran pertahanan secara optimal agar dapat menunjang kebutuhan operasional sekaligus memperkuat kesiapan pertahanan nasional.
Kemhan dan TNI Dukung Penanganan Karhutla
Selain persoalan program dan anggaran, Sjafrie juga menyinggung peran Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurutnya, pemerintah bersama TNI terus mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan yang dimiliki untuk mendukung penanganan Karhutla, baik melalui dukungan operasional maupun langkah penanggulangan di lapangan.
“Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mengimplementasikan semua kemampuan dan kekuatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan,” jelasnya.
Keterlibatan TNI dalam penanganan bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas selain operasi pertahanan, khususnya ketika kondisi di lapangan membutuhkan dukungan kemampuan dan sumber daya militer.
Sinergi Kemhan, TNI, dan DPR
Kehadiran Wapang TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat kerja tersebut memperlihatkan koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional.
Pembahasan program kerja dan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan pertahanan dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah serta fungsi pengawasan dan anggaran DPR RI.
Dengan dukungan anggaran yang dikelola secara optimal, Kementerian Pertahanan dan TNI dituntut terus meningkatkan kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Pada saat yang sama, kapasitas TNI juga tetap diarahkan untuk mendukung tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana ketika negara membutuhkan pengerahan kemampuan militer.
Rapat kerja tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mematangkan program dan kebutuhan anggaran pertahanan untuk 2027, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah, Kementerian Pertahanan, TNI, dan DPR RI dalam menjaga kepentingan pertahanan serta kedaulatan negara.
