MK Nyatakan Aturan Pensiun Pejabat Negara Inkonstitusional, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun Susun Aturan Baru

Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah penting dalam reformasi kebijakan hak keuangan pejabat negara dengan menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada 16 Maret 2026. MK menilai regulasi yang telah berusia puluhan tahun itu telah kehilangan relevansinya dan meminta pembentuk undang-undang menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan.

Namun, terdapat hal penting yang perlu diluruskan. Putusan MK tidak berarti hak pensiun langsung berhenti pada hari putusan. Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan bagi DPR dan pemerintah untuk membentuk aturan baru. Selama masa transisi tersebut, UU 12/1980 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berawal dari Gugatan terhadap Hak Pensiun Anggota DPR

Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), antara lain Ahmad Sadzali dan para pemohon lainnya.

Dalam pokok permohonannya, para pemohon mempersoalkan ketentuan hak keuangan dan pensiun bagi pimpinan serta anggota lembaga negara. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketentuan yang memberikan hak pensiun kepada anggota DPR setelah menjalankan masa jabatan. Dokumen putusan MK mencatat Ahmad Sadzali sebagai dosen Fakultas Hukum UII sekaligus salah satu pemohon.

Perdebatan tersebut berangkat dari pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian pemberian fasilitas pensiun pejabat negara dengan prinsip kesetaraan serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

MK: Aturan Lama Sudah Kehilangan Relevansi

MK menilai UU 12/1980 tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah antara lain menyoroti perubahan struktur lembaga negara setelah reformasi dan perubahan konstitusi. Karena itu, pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga negara dinilai perlu ditata kembali melalui undang-undang baru yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya menyangkut apakah seorang anggota DPR berhak mendapatkan pensiun.

Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara merancang sistem hak keuangan pejabat publik yang adil, proporsional, transparan, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara modern.

Bukan Berarti Semua Hak Pensiun Langsung Dihapus

Narasi mengenai “MK menghapus pensiun seumur hidup anggota DPR” memang menarik perhatian publik. Namun secara hukum, narasi tersebut perlu diberikan konteks.

MK telah menyatakan UU 12/1980 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar putusannya, tetapi Mahkamah memberikan masa transisi maksimal dua tahun untuk pembentukan undang-undang baru.

MK sendiri menegaskan bahwa selama tenggang waktu tersebut UU 12/1980 masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Artinya, yang sedang dilakukan MK adalah mendorong perubahan fundamental terhadap dasar hukum hak keuangan pejabat negara, bukan sekadar menghapus fasilitas tertentu secara seketika tanpa menyediakan masa transisi.

Pertanyaan Besarnya: Seberapa Adil Fasilitas Pejabat Negara?

Putusan tersebut tetap memiliki pesan penting bagi publik.

Jabatan publik pada dasarnya merupakan amanah yang diberikan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi. Karena itu, fasilitas yang melekat pada jabatan juga semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada masyarakat.

Apalagi ketika sumber pembiayaan fasilitas tersebut berasal dari keuangan negara.

Pertanyaannya menjadi sederhana:

Apakah setiap fasilitas pejabat negara benar-benar proporsional dengan tanggung jawab dan masa pengabdiannya?

Pertanyaan tersebut sah diajukan dalam negara demokrasi.

Namun, pembahasannya juga harus objektif. Hak pensiun bukan semata-mata persoalan “hadiah” bagi pejabat. Sistem pensiun dapat memiliki tujuan tertentu, termasuk memberikan jaminan setelah seseorang menyelesaikan masa tugasnya.

Karena itu, yang diperlukan adalah desain kebijakan yang adil dan terukur, bukan sekadar penghapusan fasilitas tanpa memperhitungkan konsekuensi sistemiknya.

Dua Tahun Menjadi Masa Penting

Dengan adanya tenggat dua tahun, DPR dan pemerintah memiliki pekerjaan besar.

Mereka harus menyusun regulasi baru yang mampu mengatur hak keuangan dan administratif pejabat negara secara lebih modern, transparan, proporsional, dan sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Publik juga memiliki kepentingan untuk mengawasi proses tersebut.

Jangan sampai perubahan aturan hanya mengganti nama undang-undang, tetapi substansi fasilitasnya tetap sama.

Sebaliknya, jangan pula reformasi hak keuangan pejabat dilakukan secara populistis tanpa mempertimbangkan prinsip hukum, kepastian hukum, dan sistem jaminan yang rasional.

Saatnya Fasilitas Pejabat Dipertanggungjawabkan kepada Rakyat

Putusan MK ini pada akhirnya membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap hubungan antara jabatan publik dan fasilitas negara.

Pejabat negara memang memiliki tanggung jawab besar.

Namun fasilitas yang diterima juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Karena itu, dua tahun masa transisi bukan sekadar waktu untuk menyusun undang-undang baru.

Itu adalah kesempatan untuk membangun ulang sistem hak keuangan pejabat negara agar lebih adil dan sesuai dengan semangat reformasi.

Rakyat tidak harus memusuhi pejabat.

Rakyat hanya berhak bertanya.

Berapa besar fasilitas yang diberikan?

Apa dasar hukumnya?

Apakah proporsional?

Siapa yang membiayai?

Dan apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru merupakan bagian dari demokrasi.

Sebab pada akhirnya, jabatan publik bukan jalan menuju keistimewaan tanpa batas. Jabatan adalah amanah, dan setiap fasilitas yang melekat padanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.