Prabowo Ungkap 290 BUMN Ditutup, Target 700 BUMN hingga Akhir 2026 dan Hemat Rp100 Triliun
SOROTAN PUBLIK — Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah pemerintah melakukan penataan terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, dan mengalami kerugian.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Prabowo, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya, pemerintah telah menutup 290 BUMN.
“Dalam kurang 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi,” ujar Prabowo.
Prabowo Klaim Penghematan Capai Rp50 Triliun
Presiden menyebut kebijakan penataan tersebut telah memberikan penghematan anggaran hingga sekitar Rp50 triliun.
Menurut Prabowo, penghematan tersebut salah satunya berkaitan dengan biaya rutin yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk operasional perusahaan, termasuk gaji direksi dan komisaris.
Pemerintah, kata Prabowo, masih akan melanjutkan proses penataan terhadap BUMN yang dinilai tidak memberikan kinerja optimal.
Bahkan, pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup hingga 31 Desember 2026.
Jika target tersebut tercapai, Prabowo memperkirakan potensi penghematan biaya rutin dapat mencapai sekitar Rp100 triliun.
Anggaran Diarahkan Lebih Besar untuk Rakyat
Prabowo mengatakan penghematan dari penataan BUMN tersebut akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran sekaligus mengarahkan sumber daya negara kepada program yang dianggap memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun, rencana penutupan atau pembubaran BUMN dalam jumlah besar tentu membutuhkan proses tata kelola yang transparan, evaluasi kinerja yang terukur, serta kejelasan mengenai status aset, pegawai, kewajiban, dan pelayanan publik yang sebelumnya dijalankan masing-masing perusahaan.
Pernyataan Presiden mengenai 290 BUMN yang telah ditutup, penghematan Rp50 triliun, serta target hingga 700 BUMN pada akhir 2026 menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam melakukan restrukturisasi dan efisiensi perusahaan milik negara.
Publik kini akan menunggu bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan sejauh mana penghematan yang dijanjikan benar-benar dapat dikonversikan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
