GRIB Jaya dan Ormas Lainnya Diminta Buktikan Kehadiran untuk Masyarakat, Bukan Menebar Keresahan
Sorotan Publik — Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kehidupan sosial yang menjunjung hukum dan ketertiban.
Namun, ketika sebuah organisasi dikaitkan dengan aksi kekerasan, intimidasi, arogansi, atau tindakan yang meresahkan masyarakat, muncul pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya organisasi tersebut hadir?
Sorotan terhadap sejumlah ormas, termasuk GRIB Jaya, menjadi pengingat bahwa setiap organisasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga perilaku anggotanya. Organisasi yang memiliki massa besar justru dituntut semakin mampu menunjukkan kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, serta kontribusi positif kepada masyarakat.
Seragam Organisasi Bukan Kartu Bebas Hukum
Identitas organisasi tidak boleh dipahami sebagai perlindungan dari proses hukum. Setiap individu yang melakukan pelanggaran tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, apabila terdapat anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Status seseorang sebagai anggota organisasi tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa.
Sebaliknya, kesalahan individu juga tidak semestinya secara otomatis digeneralisasi sebagai kesalahan seluruh organisasi. Penegakan hukum harus diarahkan kepada pihak yang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran.
Jangan Biarkan Oknum Merusak Nama Organisasi
Ormas memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran mereka dapat menjadi kekuatan sosial apabila diarahkan untuk kegiatan kemanusiaan, membantu masyarakat, menjaga solidaritas, serta menyampaikan aspirasi secara tertib.
Karena itu, organisasi juga memiliki kepentingan untuk memastikan setiap anggotanya memahami batas antara menyampaikan aspirasi dan melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Jika perilaku segelintir oknum dibiarkan, dampaknya bukan hanya terhadap korban atau masyarakat yang merasa terganggu. Reputasi organisasi secara keseluruhan juga dapat ikut tercoreng.
Pemerintah Perlu Memperkuat Pengawasan?
Pertanyaan mengenai perlu tidaknya pengawasan terhadap ormas yang dinilai kerap menimbulkan keresahan patut ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang objektif.
Pengawasan bukan berarti membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut juga berjalan bersama kewajiban untuk menghormati hukum dan hak masyarakat lainnya.
Pemerintah dapat memastikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan transparan, sementara ormas perlu menunjukkan komitmen terhadap disiplin internal.
Pada akhirnya, ukuran keberadaan sebuah ormas bukan terletak pada besarnya jumlah anggota atau kekuatan massa yang dimiliki, melainkan pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Ormas seharusnya menjadi bagian dari masyarakat, bukan menjadi sumber keresahan masyarakat.
Dan jika ada anggota yang terbukti melanggar hukum, biarkan hukum bekerja—tanpa pandang bulu dan tanpa berlindung di balik seragam organisasi.
