Geger! Isu Penyegelan Kantor Pemerintah Jambi Mencuat, PRAJA RMJ Nyatakan Sikap Tegas
Sorotan Publik — Desas-desus mengenai adanya rencana salah satu organisasi masyarakat (ormas) untuk melakukan penyegelan terhadap salah satu kantor pemerintahan Provinsi Jambi mulai menjadi perhatian publik.
Menyikapi informasi tersebut, Perkumpulan Paguyuban Daerah Jambi (Putera Puteri Melayu Jambi) melalui perwakilan Persatuan Keluarga Besar Raden Melayu Jambi (PRAJA RMJ) menyatakan sikap menolak segala bentuk intimidasi maupun tindakan yang berpotensi mengganggu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
PRAJA RMJ menegaskan bahwa pemerintah harus dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sekaligus menjaga ketertiban serta kenyamanan di wilayah Jambi tanpa tekanan ataupun tindakan sepihak.
“Tepuk dado tanyo selero, kau jual kami borong. Kalau benar ada upaya mengganggu jalannya pemerintahan, kami siap berdiri bersama masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban Jambi.”
PRAJA RMJ Dorong Penyelesaian Melalui Jalur Hukum
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan agar setiap persoalan yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pemerintah diselesaikan melalui jalur hukum, dialog, dan mekanisme yang berlaku.
PRAJA RMJ menilai tindakan berupa ancaman, tekanan, atau langkah sepihak yang dapat mengganggu aktivitas pemerintahan justru berpotensi memperkeruh situasi dan memicu konflik di tengah masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan komunikasi serta tidak mengambil tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Jangan Terprovokasi, Tunggu Klarifikasi Resmi
PRAJA RMJ juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum mendapatkan konfirmasi resmi.
Tanah Melayu Jambi, menurut pesan yang disampaikan, harus tetap menjadi ruang bersama yang aman, tertib, dan bermartabat.
Semangat tersebut tergambar dalam ungkapan:
“Mujur lalu melintang patah.”
Namun, semangat menjaga tanah kelahiran hendaknya diwujudkan melalui cara-cara yang damai, konstitusional, dan bertanggung jawab.
Kini perhatian publik tertuju pada klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait. Apakah benar terdapat rencana penyegelan terhadap kantor pemerintahan sebagaimana isu yang beredar, atau informasi tersebut hanya sebatas desas-desus yang berkembang di tengah masyarakat?
Kepastian mengenai hal tersebut tetap membutuhkan penjelasan resmi dari pihak ormas yang disebut maupun Pemerintah Provinsi Jambi.
