Kemenko Perekonomian Raih Opini WTP ke-18 Berturut-turut dari BPK
Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-18 secara berturut-turut sejak 2008.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan raihan tersebut bukan sekadar tujuan akhir, tetapi menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola internal sekaligus memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal.
Opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa informasi keuangan dalam laporan Kemenko Perekonomian telah disajikan secara wajar. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
WTP Jadi Standar Tata Kelola
Menko Airlangga mengatakan opini WTP harus dipandang sebagai standar yang wajib dipertahankan sekaligus pendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
“Opini WTP bagi Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian adalah sebuah standar wajib yang harus dipertahankan, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja secara terus menerus, mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, serta penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian,” ujar Menko Airlangga.
Menurutnya, penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip Governance, Risk and Compliance (GRC) diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Konsistensi Pengelolaan Dana Publik
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa capaian WTP selama 18 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi seluruh unit kerja dalam menjaga integritas dan kehati-hatian dalam penggunaan dana publik.
“Capaian WTP secara beruntun selama 18 tahun ini mempertegas komitmen Kemenko Perekonomian bahwa pelaksanaan anggaran dan koordinasi kebijakan ekonomi selalu berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami memastikan setiap rekomendasi perbaikan dari BPK akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur demi mengoptimalkan kemanfaatan anggaran bagi masyarakat,” tegas Haryo.
Kemenko Perekonomian juga berkomitmen menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi.
Dukung Kebijakan Ekonomi Nasional
Dengan penguatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, Kemenko Perekonomian optimistis dapat semakin optimal dalam mengawal berbagai kebijakan prioritas pemerintah.
Agenda tersebut mencakup akselerasi investasi, penguatan hilirisasi industri, hingga perlindungan daya beli masyarakat. Seluruh kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Raihan opini WTP ke-18 secara berturut-turut sekaligus menjadi dorongan bagi Kemenko Perekonomian untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan memastikan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
