PONTIANAK — Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan terhadap pemerintah pusat mendadak menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Krisantus menyampaikan peringatan keras mengenai potensi munculnya persoalan serius apabila keadilan sosial di Indonesia tidak terwujud.

“Jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” ujar Krisantus dalam video tersebut.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian karena menyebut Papua dan Aceh, dua wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait persoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Soroti Kekayaan Alam Kalbar

Krisantus menyampaikan pernyataan tersebut ketika menyoroti persoalan ketimpangan serta pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat.

Ia menyebut Kalbar memiliki kekayaan mineral yang melimpah, mulai dari emas, bauksit, pasir kuarsa, pasir silika, bijih besi hingga batu bara. Namun, menurutnya, besarnya potensi sumber daya alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Kita mati di lumbung padi,” kata Krisantus.

Ungkapan tersebut digunakan untuk menggambarkan keresahannya terhadap kondisi masyarakat Kalimantan Barat di tengah besarnya potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.

Ia juga menyinggung banyaknya investor yang masuk ke Kalimantan Barat serta luasnya potensi lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia.

Bukan Pernyataan Kalbar Akan Memisahkan Diri

Pernyataan mengenai “Papua dan Aceh berikutnya” kemudian memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa Wagub Kalbar sedang menyinggung kemungkinan Kalimantan Barat “pisah” dari Indonesia.

Namun, dalam pernyataan yang beredar tersebut, Krisantus tidak secara eksplisit mengatakan Kalimantan Barat akan memisahkan diri dari Indonesia.

Yang disampaikan adalah peringatan bahwa ketidakadilan sosial yang terus dibiarkan dapat memicu persoalan serius seperti yang pernah terjadi di Papua dan Aceh.

Pesan tersebut pada akhirnya menjadi kritik sekaligus peringatan kepada pemerintah pusat agar persoalan pemerataan pembangunan, pengelolaan kekayaan alam, dan kesejahteraan masyarakat daerah mendapat perhatian serius.

Bagi Kalimantan Barat, kekayaan sumber daya alam yang besar diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah kini memiliki tantangan untuk memastikan pengelolaan potensi tersebut berjalan adil, transparan, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Catatan: Judul dan narasi berita ini menggunakan konteks “pisah” sebagai tafsir yang muncul di ruang publik, bukan sebagai pernyataan bahwa Wakil Gubernur Kalimantan Barat secara eksplisit menyerukan pemisahan diri dari Indonesia.