Dewan Ekonomi Nasional Dorong Pembenahan MBG, 1.700 SPPG Akan Difokuskan ke Wilayah 3T
JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan setelah dilakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas pembenahan tata laksana program MBG.
Dalam pembahasan tersebut, ditekankan bahwa setiap keputusan strategis terkait MBG harus berlandaskan data yang akurat, pengawasan ketat, serta keberanian melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan di lapangan.
MBG Harus Dieksekusi dengan Benar
Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya memastikan program berjalan dalam skala besar, tetapi juga memastikan pelaksanaannya benar, konsisten, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam pembahasan dengan BGN, pentingnya evaluasi dan perbaikan tata kelola menjadi salah satu perhatian utama.
Setiap kebijakan juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah penerima manfaat, tetapi memperhatikan kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sekitar 1.700 SPPG Difokuskan ke Wilayah 3T
Salah satu langkah yang didorong adalah melakukan refocusing lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembangunan SPPG dinilai tidak seharusnya hanya mengikuti kemudahan berbisnis atau memilih lokasi yang mudah dijangkau. Negara justru diharapkan hadir terlebih dahulu di wilayah yang paling sulit dan paling membutuhkan.
Penentuan lokasi SPPG harus menggunakan data mengenai prevalensi stunting, kerentanan pangan, serta tantangan geografis sebagai dasar pengambilan keputusan.
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG disiapkan untuk lebih berfokus pada wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, termasuk Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut diharapkan membuat program MBG semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak lebih besar terhadap perbaikan gizi anak-anak di daerah yang membutuhkan.
1.300 SPPG Ditutup karena Belum Memenuhi Standar
Ketegasan BGN dalam melakukan pengawasan juga mendapat apresiasi. Sebanyak 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan akan ditutup.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak dalam program MBG.
Penutupan SPPG bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah korektif agar seluruh pelaksana memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Aspek kebersihan dan keamanan pangan menjadi bagian penting karena program MBG menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia.
DEN Siap Perkuat Digitalisasi BGN
Dewan Ekonomi Nasional juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan tata kelola MBG melalui rekomendasi kebijakan serta penguatan sistem digitalisasi di BGN.
Digitalisasi diharapkan dapat membuat seluruh rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja masing-masing SPPG dipantau secara transparan dan aktual.
Pengawasan berbasis data tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk menghasilkan makanan bergizi dan menyehatkan bagi masyarakat.
Pembenahan tata kelola MBG pada akhirnya diarahkan untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut tidak hanya besar dalam skala pelaksanaan, tetapi juga kuat dalam kualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.
