Dedi Mulyadi Rancang Perampingan Birokrasi Jawa Barat, BUMD Tak Produktif Bakal Ditutup
BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan langkah perampingan organisasi pemerintahan di Jawa Barat. Kebijakan tersebut mencakup penataan dinas, biro hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Dedi menilai struktur pemerintahan yang terlalu besar perlu dievaluasi agar anggaran dapat lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Penataan tersebut tidak hanya menyasar perangkat birokrasi, tetapi juga perusahaan daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal.
BUMD Tak Produktif Bakal Dievaluasi
Dalam rencana tersebut, Dedi turut menyoroti keberadaan sejumlah BUMD yang dinilai belum mampu memberikan manfaat signifikan bagi Jawa Barat.
Menurutnya, banyaknya jumlah BUMD, komisaris, dan jajaran direksi tidak otomatis berbanding lurus dengan kontribusi perusahaan terhadap daerah. Karena itu, perusahaan daerah akan dievaluasi berdasarkan fungsi, kinerja dan kontribusinya.
BUMD yang dinilai tidak produktif, tidak efektif, atau justru membebani keuangan daerah berpotensi untuk ditutup atau dilakukan restrukturisasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan setiap perusahaan milik daerah memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BUMD Bakal Dikonsolidasikan
Selain mengevaluasi BUMD yang tidak produktif, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan konsolidasi perusahaan daerah melalui pembentukan holding.
BUMD di luar Bank bjb dirancang untuk dikelola dalam satu holding bernama Sangga Buana. Skema tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan perusahaan daerah menjadi lebih terintegrasi, profesional dan efisien.
Pengelolaan holding juga diarahkan untuk melibatkan tenaga profesional sehingga keputusan bisnis tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan birokrasi, tetapi mempertimbangkan kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan manfaat ekonomi.
Perampingan Birokrasi untuk Efisiensi
Rencana perampingan tidak hanya menyasar BUMD. Struktur perangkat pemerintahan seperti dinas dan biro juga akan ditata kembali.
Dedi menilai pemerintah harus memiliki organisasi yang sederhana tetapi mampu bekerja secara efektif. Struktur yang terlalu besar dinilai berpotensi meningkatkan beban anggaran apabila tidak diikuti dengan kinerja dan pelayanan publik yang sebanding.
Melalui perampingan tersebut, Pemprov Jawa Barat ingin mengarahkan anggaran kepada sektor yang lebih produktif dan langsung dirasakan masyarakat.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari agenda pembenahan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat. Setiap lembaga dan perusahaan daerah nantinya dituntut memiliki fungsi yang jelas, bekerja secara profesional serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Dengan demikian, restrukturisasi birokrasi dan BUMD diharapkan tidak sekadar mengurangi jumlah lembaga, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih ramping, efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
