Ekonomi Tumbuh 5 Persen, tetapi Sarjana Masih Menganggur: Ada yang Tak Beres dengan Lapangan Kerja Indonesia

JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5 persen belum otomatis membuat seluruh masyarakat menikmati akses terhadap pekerjaan yang layak. Salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian adalah tingginya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Data BPS per Februari 2025 menunjukkan terdapat sekitar 7,28 juta penganggur di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,01 juta merupakan penganggur dengan pendidikan Diploma IV hingga Doktoral (S3).

Yang menarik perhatian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi tercatat 6,23 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang berada di angka 4,76 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik.

Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Otomatis Menciptakan Pekerjaan

Selama ini pertumbuhan ekonomi kerap menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan. Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, investasi bertambah, dan aktivitas ekonomi terus bergerak.

Namun, masyarakat memiliki ukuran keberhasilan yang lebih sederhana: apakah tersedia pekerjaan yang layak?

Persoalan muncul ketika pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan lapangan kerja dalam jumlah dan kualitas yang sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri pengolahan. Sektor manufaktur selama bertahun-tahun menjadi salah satu mesin penting penciptaan pekerjaan formal bagi masyarakat.

Ketika kemampuan sektor tersebut menyerap tenaga kerja melemah, lulusan baru menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya.

Investasi Naik, tetapi Daya Serap Tenaga Kerja Menurun

Besarnya nilai investasi juga tidak selalu identik dengan banyaknya lapangan pekerjaan.

Data Kementerian Investasi/BKPM yang dikutip dalam kajian terkait menunjukkan perubahan daya serap tenaga kerja terhadap investasi. Pada 2013, setiap Rp1 triliun investasi disebut mampu menyerap sekitar 4.591 tenaga kerja.

Angka tersebut kemudian disebut turun menjadi sekitar 1.200–1.400 tenaga kerja untuk setiap Rp1 triliun investasi.

Jika tren tersebut mencerminkan perubahan struktur investasi, maka persoalannya menjadi cukup serius.

Investasi tetap penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi Indonesia juga perlu memastikan investasi yang masuk memiliki dampak nyata terhadap penciptaan pekerjaan produktif dan berkualitas.

Dengan kata lain, yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi juga berapa banyak pekerjaan yang tercipta dan seperti apa kualitas pekerjaan tersebut.

Ketika Gelar Sarjana Tidak Sesuai dengan Pekerjaan

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan.

Kajian yang dikutip dalam artikel tersebut mencatat vertical mismatch, yaitu kondisi ketika seseorang bekerja pada posisi yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih rendah daripada yang dimilikinya, mencapai 53,33 persen.

Sementara horizontal mismatch, yakni kondisi ketika seseorang bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu pendidikannya, mencapai 60,52 persen.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan tenaga kerja Indonesia bukan sekadar berapa banyak orang yang bekerja.

Pertanyaan berikutnya adalah: apakah pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan kompetensi mereka?

Seorang sarjana teknik yang bekerja pada bidang yang sama sekali tidak berkaitan dengan keahliannya, misalnya, memang secara statistik sudah bekerja. Namun dari perspektif pemanfaatan modal manusia, potensinya belum tentu digunakan secara optimal.

Begitu pula lulusan perguruan tinggi yang bekerja pada posisi dengan tuntutan kompetensi jauh di bawah pendidikan yang telah ditempuh.

Jangan Semata-Mata Menyalahkan Anak Muda

Tingginya pengangguran lulusan perguruan tinggi sering kali diikuti anggapan bahwa generasi muda terlalu memilih pekerjaan.

Pandangan tersebut perlu dilihat secara lebih objektif.

Seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menempuh pendidikan tinggi tentu memiliki pertimbangan ketika memilih pekerjaan.

Upah, kesesuaian kompetensi, jenjang karier, lingkungan kerja, keamanan pekerjaan, dan peluang pengembangan diri merupakan faktor rasional yang dapat dipertimbangkan pencari kerja.

Ketika pekerjaan formal dengan upah dan jenjang karier yang memadai terbatas, sebagian lulusan akhirnya memilih pekerjaan informal, freelance, atau gig economy sebagai alternatif.

Mereka tetap bekerja, tetapi belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.

Bonus Demografi Jangan Sampai Berubah Menjadi Beban

Persoalan ini semakin penting karena Indonesia berada dalam periode bonus demografi.

Jumlah penduduk usia produktif yang besar sebenarnya merupakan modal pembangunan yang sangat berharga.

Jika tenaga kerja terdidik dapat diserap oleh industri dan sektor produktif, bonus demografi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sebaliknya, jika jutaan tenaga kerja muda tidak memperoleh pekerjaan yang layak, Indonesia berisiko kehilangan momentum tersebut.

Pendidikan yang sudah menghabiskan biaya besar dari keluarga dan negara tidak akan memberikan hasil maksimal apabila lulusan tidak mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya.

Karena itu, persoalan pengangguran sarjana tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminta lulusan meningkatkan keterampilan.

Pemerintah dan Industri Harus Bergerak Bersama

Pemerintah perlu menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menghasilkan pekerjaan berkualitas.

Reindustrialisasi bernilai tambah tinggi perlu diperkuat. Investasi harus diarahkan tidak hanya kepada sektor yang padat modal, tetapi juga kepada sektor yang memiliki potensi menciptakan pekerjaan produktif.

Industri manufaktur, teknologi, ekonomi digital, energi, kesehatan, pangan, hilirisasi, serta berbagai sektor bernilai tambah dapat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga perlu semakin dekat dengan dunia industri.

Program magang, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, riset bersama, serta kurikulum yang responsif terhadap perubahan teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan perusahaan.

Namun hubungan tersebut tetap harus menjaga fungsi pendidikan tinggi sebagai ruang pengembangan ilmu, bukan sekadar pemasok tenaga kerja.

Ukuran Pertumbuhan Bukan Hanya Angka PDB

Pertumbuhan ekonomi tetap penting.

Investasi juga penting.

Tetapi angka-angka tersebut pada akhirnya harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Pertumbuhan yang sehat seharusnya mampu menciptakan pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan ekonomi, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan kompetensinya.

Jika ekonomi tumbuh 5 persen tetapi semakin banyak lulusan pendidikan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai, maka pemerintah dan dunia usaha perlu melihat lebih dalam struktur pertumbuhan tersebut.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah ekonomi tumbuh.

Pertanyaannya adalah: tumbuh untuk siapa, menciptakan pekerjaan seperti apa, dan seberapa besar masyarakat dapat menikmati hasil pertumbuhan tersebut?

Indonesia tidak kekurangan anak muda berpendidikan.

Indonesia juga tidak kekurangan orang yang ingin bekerja.

Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu mempertemukan keduanya.

Sebab keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya terlihat dari tingginya gedung, besarnya investasi, atau angka pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan akan terasa ketika seorang lulusan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai kompetensinya, memperoleh penghasilan yang wajar, dan memiliki masa depan yang dapat direncanakan.

Di situlah pertumbuhan ekonomi benar-benar memiliki makna bagi rakyat.