15 Tahun Mangkrak, Pabrik Kertas Nusantara Kembali Disiapkan Beroperasi di Tengah Wacana Perombakan Buku Sekolah
PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Kiani Kertas, kembali menjadi perhatian setelah muncul kabar mengenai persiapan pengoperasian kembali perusahaan yang telah lama berhenti beroperasi.
Pabrik tersebut memiliki keterkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pada 2010, Prabowo disebut sebagai pemilik Kiani Kertas yang kemudian berganti nama menjadi PT Kertas Nusantara.
Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah tengah membahas pembenahan buku pelajaran untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Prabowo disebut meminta agar buku pelajaran dibuat lebih menarik, nyaman dibaca, serta menggunakan bahan yang lebih baik dan tahan lama.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai kemungkinan hubungan antara rencana pengoperasian kembali pabrik kertas dengan kebutuhan bahan baku untuk program buku sekolah.
Namun, hubungan langsung antara kedua hal tersebut belum dapat disimpulkan.
Reaktivasi Pabrik Sudah Dibahas Sebelumnya
Rencana menghidupkan kembali PT Kertas Nusantara disebut telah dibahas sebelum wacana perombakan buku sekolah mencuat. Pada Mei 2026, proses pembenahan perusahaan dilaporkan telah memasuki tahap akhir.
Artinya, berdasarkan informasi tersebut, persiapan pengoperasian kembali pabrik tidak muncul secara tiba-tiba setelah adanya pembahasan mengenai buku sekolah.
Karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam melihat keterkaitan kedua isu tersebut. Kesamaan waktu atau momentum belum dapat dijadikan bukti bahwa reaktivasi pabrik berkaitan langsung dengan kebijakan pencetakan ulang buku pelajaran.
Transparansi Pengadaan Buku Jadi Sorotan
Meski demikian, pertanyaan publik mengenai potensi keterkaitan tetap relevan untuk dijawab secara terbuka, terutama apabila nantinya terdapat proyek pengadaan buku sekolah dalam skala nasional.
Publik perlu mengetahui siapa pihak yang akan menjadi penyedia atau pencetak buku, berapa nilai anggaran yang disiapkan, bagaimana mekanisme pengadaannya, serta apakah terdapat hubungan bisnis dengan pihak yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan.
Jika terdapat perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat atau pihak terkait kebijakan kemudian mengikuti proses pengadaan pemerintah, mekanisme yang transparan dan sesuai aturan menjadi sangat penting untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan.
Pabrik Kertas dan Masa Depan Industri Dalam Negeri
Di sisi lain, pengoperasian kembali pabrik kertas yang telah lama berhenti juga dapat dilihat dari perspektif industri nasional. Jika benar kembali beroperasi, keberadaan fasilitas produksi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta rantai pasok industri kertas di dalam negeri.
Namun, manfaat tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan tata kelola perusahaan dan proses bisnis yang transparan.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan kesimpulan yang terburu-buru mengenai apakah terdapat hubungan antara reaktivasi PT Kertas Nusantara dan rencana pembenahan buku sekolah.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan dan proses pengadaan menggunakan mekanisme yang terbuka, dapat diawasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jika proyek buku sekolah berskala nasional benar-benar berjalan, pertanyaan mengenai anggaran, penyedia, mekanisme pengadaan, spesifikasi buku, dan potensi konflik kepentingan harus dapat dijawab secara jelas kepada publik.
Sumber: Informasi yang diberikan dan berbagai pemberitaan terkait PT Kertas Nusantara serta kebijakan buku sekolah.
