Mentan Amran Pastikan Jagung SPHP Berlanjut, Harga Pakan dan Telur Dijaga demi Peternak Rakyat

SURABAYA — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga biaya produksi, stabilitas harga pakan, serta keberlangsungan usaha peternak ayam rakyat di tengah tekanan biaya produksi.

Penegasan itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8). Pertemuan tersebut digelar setelah pemerintah menerima aspirasi peternak dari sejumlah daerah terkait kondisi usaha perunggasan.

“Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya,” ujar Amran.

Jagung SPHP Dilanjutkan hingga Akhir 2026

Amran memastikan penyaluran jagung SPHP melalui Perum Bulog akan dilanjutkan hingga akhir 2026. Pemerintah menilai keberlanjutan program tersebut penting untuk memberikan kepastian bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau bagi peternak.

“Alhamdulillah, hari ini kita sepakat harga pakan dari SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Amran.

Perwakilan peternak mikro dan kecil, Eti Marlina, yang juga Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT), sebelumnya mengusulkan agar periode penyaluran jagung SPHP disesuaikan dengan skala usaha peternak.

Menurut Eti, perpanjangan periode penyaluran menjadi penting karena jagung SPHP selama ini membantu peternak mikro, kecil, dan menengah menghadapi tekanan biaya produksi.

“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti Marlina.

Pemerintah Perkuat Penyerapan Telur

Selain menjaga ketersediaan jagung, pemerintah juga berupaya memperkuat penyerapan telur dari peternak rakyat. Salah satu instrumennya adalah pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menyepakati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai salah satu upaya menjaga harga di tingkat peternak.

“Insya Allah, kita jaga harganya di tingkat SPPG,” kata Amran.

Frekuensi penyediaan telur dalam program MBG juga didorong meningkat. Konsumsi telur yang sebelumnya satu kali dalam sepekan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan sesuai prosedur yang disiapkan Badan Gizi Nasional.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas pasar telur sekaligus memastikan program MBG memberikan manfaat kepada peternak rakyat sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Peternak Dorong Penyerapan Ayam Afkir

Dalam rapat tersebut, peternak juga menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan kelebihan populasi ayam petelur yang berdampak terhadap keseimbangan pasokan dan harga.

Eti Marlina menyebut populasi ayam petelur diperkirakan berada sekitar 18 hingga 20 persen di atas kebutuhan. Karena itu, ia mendorong percepatan penyerapan ayam afkir melalui BUMN pangan seperti ID Food, PT Berdikari, dan Bulog.

Penyerapan tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan cold storage dan pengembangan produk olahan sehingga hasil peternakan memiliki nilai tambah sekaligus membantu menjaga keseimbangan pasokan.

Peternak juga mengusulkan kemudahan akses pembelian bungkil kedelai melalui PT Berdikari bagi koperasi peternak mikro dan kecil dengan skema yang sesuai dengan kemampuan usaha mereka.

Amran Ingatkan Importir Pakan

Amran juga memberikan peringatan tegas kepada pelaku usaha, khususnya importir pakan, agar tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah kondisi peternak rakyat.

“Kepada seluruh peternak besar dan importir pakan, jangan ada bermain-main. Kami pasti cabut izinnya,” tegas Amran.

Ia mengatakan pemerintah tetap membutuhkan dunia usaha yang sehat, tetapi tidak akan memberikan ruang bagi praktik yang terbukti merugikan peternak.

“Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat, tidak akan kami berikan izin impor,” lanjutnya.

Amran juga meminta Satgas Pangan Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga mempermainkan harga pakan.

“Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Dengar saja, kawan — izinnya saya cabut, nggak ada lagi basa-basi. Ini 3,8 juta peternak yang harus kita jaga,” tegas Amran.

Pemerintah Jaga Peternak dari Hulu hingga Hilir

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Suwardi, turut mengusulkan agar Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan dapat ditambah dalam bentuk telur. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi stok telur yang masih berada di tingkat peternak.

Suwardi mengapresiasi respons pemerintah terhadap aspirasi peternak dan berharap kebijakan yang telah disepakati dapat segera diwujudkan di lapangan.

“Alhamdulillah kita puas menyampaikan langsung kepada beliau. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang nyata, dan peternak benar-benar terlindungi agar tidak sampai jadi penonton di negeri sendiri,” ujar Suwardi.

Pemerintah selanjutnya akan mengawal pelaksanaan berbagai kesepakatan bersama kementerian/lembaga dan pelaku usaha. Penguatan jagung SPHP, pengendalian harga pakan, penjagaan harga telur, serta perluasan penyerapan melalui program MBG menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Bagi pemerintah, keberlanjutan sektor perunggasan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga pangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan jutaan peternak yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok protein hewani nasional.

Dengan kebijakan dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap biaya produksi peternak tetap terkendali, pasar telur semakin kuat, dan kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani tetap dapat dipenuhi secara berkelanjutan.