Karhutla Tembus 107 Ribu Hektare, Pemerintah Perkuat Sinergi Hadapi Cuaca Ekstrem dan Ancaman El Niño
JAKARTA — Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait untuk menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan kondisi cuaca ekstrem dan ancaman El Niño berpotensi meningkatkan risiko serta memperluas wilayah terdampak kebakaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari seusai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Djamari, hingga saat ini luas wilayah Indonesia yang terbakar telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare.
“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Djamari.
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DIPERKUAT
Pemerintah menilai penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai institusi karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, keamanan, serta kondisi sosial di wilayah terdampak.
Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.
Rapat koordinasi yang digelar secara hibrida tersebut mempertemukan sejumlah pejabat pusat dan daerah yang memiliki peran dalam penanganan karhutla.
Hadir secara langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi Kemenko Polkam.
Sementara itu, sejumlah gubernur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti rapat secara daring.
Daerah yang terlibat antara lain Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya.
ANCAMAN CUACA EKSTREM DAN EL NIÑO
Ancaman karhutla menjadi perhatian pemerintah karena kondisi cuaca dan iklim dapat memengaruhi tingkat kerawanan kebakaran.
Kondisi yang lebih kering dapat membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar. Jika tidak ditangani secara cepat, api dapat meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga membutuhkan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan sejak dini.
Penguatan koordinasi pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan informasi mengenai titik rawan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, kesiapan personel, peralatan, sarana pemadaman, serta dukungan dari berbagai unsur menjadi faktor penting dalam menghadapi potensi peningkatan eskalasi karhutla.
PENANGANAN TIDAK BISA DILAKUKAN SENDIRI
Djamari menekankan pentingnya kesungguhan seluruh unsur dalam menangani karhutla.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, kementerian terkait, serta unsur lainnya perlu menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi.
Langkah tersebut diperlukan agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Di sisi lain, upaya pencegahan juga menjadi bagian penting dari strategi penanganan. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Pemerintah juga perlu memastikan penanganan dilakukan secara terukur, termasuk dalam menentukan prioritas wilayah, mengerahkan sumber daya, dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi lapangan.
Jaga wilayah dari ancaman karhutla
Dengan luas area terbakar yang disebut telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mencegah agar kebakaran tidak semakin meluas.
Ancaman cuaca ekstrem dan El Niño membuat kesiapsiagaan perlu terus diperkuat.
Melalui rapat koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah berupaya memastikan seluruh unsur memiliki kesiapan dan koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla.
Penanganan karhutla pada akhirnya bukan hanya persoalan memadamkan api, tetapi juga melindungi lingkungan, masyarakat, kesehatan publik, aktivitas ekonomi, serta menjaga keamanan dan ketahanan wilayah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat, lembaga teknis, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar ancaman karhutla dapat ditekan sedini mungkin.
