Kementan Perkuat Kompetensi PPID, Dorong Komunikasi Publik yang Cepat, Akurat, dan Kredibel
JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
Penguatan tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan melalui rapat koordinasi teknis yang digelar di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk meningkatkan kompetensi jajaran pengelola informasi publik sekaligus memperkuat strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi berbagai isu strategis, termasuk disinformasi yang berkembang di ruang digital.
PPID Dituntut Responsif Hadapi Disinformasi
Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, mengatakan aparatur sipil negara (ASN) memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi pemerintah yang utuh, akurat, dan mudah dipahami.
Menurut Fahd, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Pesan yang disampaikan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, didukung data yang kuat, serta menjelaskan manfaat kebijakan secara jelas.
“Tugas komunikasi negara itu hanya tiga: menjelaskan kebijakan dan arah pemerintahan, menegaskan komitmen negara, terutama saat muncul keraguan di media sosial, serta menenangkan situasi di masyarakat agar tidak terjadi gejolak informasi,” ujar Fahd.
Ia mendorong insan humas pemerintah untuk lebih proaktif dalam memantau dan mengelola isu yang berkembang. Klarifikasi, menurutnya, perlu disampaikan secara relevan dan mudah dipahami sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan bantahan, tetapi juga memperoleh konteks yang utuh mengenai suatu kebijakan.
Pendekatan komunikasi juga perlu menempatkan masyarakat sebagai audiens utama. Dengan demikian, informasi pemerintah tidak berhenti pada bahasa birokrasi, tetapi dapat diterima dan dipahami oleh publik.
Dokumentasi Jadi Bagian dari Akuntabilitas
Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, menekankan bahwa penguatan komunikasi publik harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola dokumentasi.
Menurutnya, setiap proses koordinasi, pembahasan, hingga keputusan yang dihasilkan dalam kegiatan pemerintahan perlu didokumentasikan secara sistematis. Dokumentasi tersebut penting untuk memastikan tersedianya sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nuryani menginstruksikan jajaran Ditjen PKH agar setiap kegiatan menghasilkan rilis berita dan notulensi yang informatif. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus referensi bagi pemangku kepentingan.
Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan validasi terhadap setiap data dan informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Validasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi fisik maupun digital yang tersedia.
Langkah tersebut menjadi penting karena kecepatan penyebaran informasi di ruang digital harus diimbangi dengan ketepatan dan akurasi. Informasi yang cepat tetapi tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperbesar penyebaran disinformasi.
Kementan Dorong Komunikasi Publik yang Terpercaya
Penguatan kapasitas PPID di lingkungan Kementan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan jajaran pengelola informasi dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks.
Informasi mengenai kebijakan dan program Kementan, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan, diharapkan dapat disampaikan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Komunikasi publik yang baik juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi resmi agar dapat membedakan informasi yang telah terverifikasi dengan konten yang belum memiliki dasar yang jelas.
Karena itu, kolaborasi antara PPID, humas, satuan kerja, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat. Pengelolaan informasi yang berbasis data dan dokumentasi yang tertib menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.
Kementan akan terus meningkatkan kapasitas pengelola informasi publik secara berkala agar mampu merespons perkembangan isu secara profesional. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya.
