BNPB dan Komisi VIII DPR Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Serdang Bedagai melalui Sosialisasi Logistik

SERDANG BEDAGAI — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui sosialisasi pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Kegiatan bertajuk “Sosialisasi Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dalam Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat” tersebut berlangsung di Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus ruang untuk memetakan kebutuhan daerah dan menyerap aspirasi pemerintah daerah serta masyarakat terkait kesiapan menghadapi potensi bencana.

Serdang Bedagai Memiliki Sejumlah Risiko Bencana

Kondisi geografis Serdang Bedagai yang berada di wilayah pesisir Selat Malaka dan memiliki sejumlah aliran sungai membuat daerah tersebut menghadapi berbagai potensi bencana.

Risiko yang dihadapi antara lain banjir, banjir rob, abrasi, angin puting beliung, cuaca ekstrem, serta tanah longsor di wilayah tertentu.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, banjir pada 2024 berdampak terhadap 3.810 kepala keluarga atau sekitar 10.813 jiwa. Sementara angin puting beliung tercatat berdampak terhadap 73 kepala keluarga atau 263 jiwa.

Dampak banjir juga kembali meluas pada 2025, antara lain akibat luapan sungai dan kondisi tanggul yang mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Kesiapan Logistik Jadi Bagian Penting Tanggap Darurat

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Ridaryanto Abimanyu, yang hadir mewakili Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, menekankan pentingnya kesiapan logistik dan peralatan dalam operasi penanggulangan bencana.

Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang digunakan BNPB, sekitar 70 persen keberhasilan penanganan darurat bencana sangat dipengaruhi kesiapan sistem logistik dan peralatan.

Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan peralatan, distribusi bantuan, sistem penyimpanan, hingga kemampuan pemerintah daerah mengerahkan sumber daya secara cepat ketika bencana terjadi.

Namun, penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan respons setelah bencana.

Langkah pencegahan dan mitigasi sebelum bencana terjadi dinilai penting untuk mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan.

Mitigasi Dinilai Lebih Penting daripada Menunggu Bencana

Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Ashari Tambunan, menekankan pentingnya memperkuat mitigasi dan pencegahan bencana.

Menurutnya, kerugian material masih dapat dipulihkan, tetapi kehilangan nyawa tidak dapat digantikan.

Karena itu, investasi dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta penyediaan peralatan penanggulangan bencana menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip penanggulangan bencana yang menempatkan pengurangan risiko sebagai bagian penting dari keseluruhan siklus penanggulangan bencana.

Masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi ancaman bencana.

Pemkab Dorong Penguatan Peralatan Kebencanaan

Dalam kegiatan tersebut, kebutuhan terhadap sarana dan peralatan penanggulangan bencana turut menjadi perhatian.

Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan peralatan yang diperlukan di wilayah rawan bencana.

Sejumlah peralatan yang dinilai penting antara lain perahu karet, mesin tempel, pelampung, pompa air bersih, chainsaw, generator set, perangkat komunikasi, serta perlengkapan pendukung pengungsian.

Ketersediaan peralatan sebelum bencana terjadi dapat mempercepat proses evakuasi dan penanganan ketika kondisi darurat berlangsung.

Peralatan tersebut juga perlu ditempatkan dan dikelola secara terencana agar dapat segera digunakan ketika dibutuhkan.

Kesiapsiagaan Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Ridaryanto juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran dalam mengurangi risiko serta menangani dampak bencana.

Karena itu, budaya sadar bencana perlu terus dibangun di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Suwanto Nasution, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan Komisi VIII DPR RI terhadap upaya meningkatkan keselamatan masyarakat di wilayah tersebut.

Ia berharap dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus berlanjut, terutama dalam memperkuat sarana dan sistem kesiapsiagaan bencana.

Normalisasi Sungai dan Sarana Evakuasi Perlu Dikawal

Selain kesiapan logistik, penanganan risiko banjir juga membutuhkan langkah struktural dan nonstruktural.

Normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, peningkatan sistem peringatan dini, serta penyediaan jalur dan sarana evakuasi menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga perlu memastikan kebutuhan tersebut terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Kegiatan sosialisasi di Serdang Bedagai diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang konkret.

Sinergi antara BNPB, DPR RI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh.

Dengan kesiapan logistik, peralatan yang memadai, masyarakat yang memiliki pengetahuan kebencanaan, serta sistem mitigasi yang berjalan sejak sebelum bencana terjadi, risiko terhadap keselamatan warga diharapkan dapat ditekan.

Kesiapsiagaan pada akhirnya bukan hanya soal seberapa cepat pemerintah bertindak setelah bencana terjadi, tetapi juga seberapa baik seluruh pihak mempersiapkan diri sebelum bencana datang.