Kebijakan Kenaikan BBM dan LPG Nonsubsidi Dinilai Berpotensi Tekan Ekonomi dan Kepercayaan Publik
Jakarta — Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan gas LPG nonsubsidi yang diumumkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat sorotan dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat, termasuk pada sektor industri dan harga kebutuhan pokok.
Dampak Berantai ke Sektor Ekonomi
Menurut Hasyibulloh, meskipun LPG nonsubsidi banyak digunakan oleh sektor industri, dampaknya tetap akan dirasakan masyarakat secara tidak langsung, terutama melalui kenaikan harga barang dan jasa seperti makanan dan minuman.
Ia menegaskan bahwa kebijakan energi merupakan sektor strategis yang efeknya langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sorotan terhadap Konsistensi Kebijakan
Hasyibulloh juga menyoroti aspek komunikasi publik pemerintah yang sebelumnya menyatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM maupun LPG, namun kebijakan tersebut kemudian berubah.
Menurutnya, inkonsistensi kebijakan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, termasuk terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pentingnya Kehati-hatian Kebijakan Energi
Ia mengingatkan agar kebijakan sektor energi tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan industri, tetapi juga dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat secara langsung.
“Jangan hanya manis di komunikasi politik, tetapi berbeda dalam eksekusi kebijakan,” ujarnya.
Pengamat menilai, kebijakan energi ke depan perlu dirancang lebih hati-hati dan terukur agar tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
