Gibran Buka Suara soal Survei Kepuasan Prabowo Turun Drastis

0
AFP__20260520__B3EF8BV__v1__MidRes__IndonesiaPoliticsParliament-7p2l8d5ua64xri66g0fs3140mi37nulk8eejhiv8xmo

SOROTAN PUBLIK – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gibran mengatakan pemerintah menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Menurutnya, hasil survei dapat menjadi bagian dari evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.

“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel,” kata Gibran dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Selain hasil survei, Gibran juga menghormati berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan. Ia menyebut masukan dari pengamat, akademisi, awak media, hingga inisiatif anak muda untuk membentuk kabinet bayangan sebagai bagian dari dinamika kehidupan demokrasi.

“Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujarnya.

Menurut Gibran, kritik dan pengawasan publik merupakan hal yang penting dalam sistem demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa pengawasan akan lebih bermanfaat apabila disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.

“Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” katanya.

Gibran menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki kinerja, membuka ruang terhadap masukan masyarakat, serta memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata.

“Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat itulah kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” tegasnya.

Pemerintah Tak Bekerja untuk Mengejar Angka Survei

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak menjadikan hasil survei sebagai tujuan utama dalam menjalankan pemerintahan.

Prasetyo menegaskan pemerintah bekerja untuk melaksanakan program yang telah dijanjikan dan diyakini memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sejak awal selalu kami sampaikan bahwa kami bekerja bukan dalam rangka mencari survei,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menjalankan kebijakan hanya untuk mengejar tingkat kepuasan dalam survei. Menurutnya, pemerintah meyakini masyarakat pada akhirnya dapat menilai program dan kebijakan yang telah dijalankan.

“Kami tidak pernah melihat atau bekerja hanya untuk mengejar sebuah survei. Tapi dari apa yang kami kerjakan, kami yakin rakyat akan bisa menerima apa yang sudah kita jalankan sebagai janji kampanye,” ujarnya.

Survei SMRC Catat Penurunan Kepuasan Publik

Sebelumnya, Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo pada Juli 2026 berada di angka 51,1 persen.

Angka tersebut tercatat menurun dibandingkan hasil survei pada November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Pada periode yang sama, tingkat ketidakpuasan publik meningkat menjadi 46,9 persen, dari sebelumnya sekitar 16 persen.

Menurut Deni, penurunan tingkat kepuasan tersebut berkaitan dengan memburuknya sentimen masyarakat terhadap sejumlah aspek, termasuk kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” tutur Deni.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu indikator yang memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan. Pemerintah sendiri menyatakan akan tetap menjalankan program kerja dan menjadikan masukan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *