Kemensos Tutup Konsolidasi 191 Kepala Sekolah Rakyat, Perkuat DTSEN untuk Tingkatkan Ketepatan Program Sosial
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menutup Rapat Konsolidasi dan Pembekalan Kepala Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 sekaligus memperkuat koordinasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat miskin sekaligus memperkuat akurasi data penerima program perlindungan sosial.
Penutupan rapat konsolidasi dilakukan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono secara daring dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Kegiatan dipusatkan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan diikuti 191 Kepala Sekolah Rakyat, terdiri atas 166 kepala sekolah dari titik yang telah beroperasi dan 25 kepala sekolah pada lokasi baru, serta 12 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam arahannya, Agus Jabo menegaskan bahwa Kepala Sekolah Rakyat memiliki peran strategis sebagai pemimpin perubahan yang bertugas membantu memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
“Tugas kepala sekolah bukan hanya memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, tetapi juga memastikan anak-anak yang didampingi memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Agus Jabo.
Ia menambahkan, Kemensos berkomitmen memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada para peserta didik sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimiliki sehingga mampu berkembang secara optimal.
Tekankan Tata Kelola Sekolah yang Profesional
Wakil Menteri Sosial juga mengingatkan pentingnya tata kelola Sekolah Rakyat yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia mendorong seluruh kepala sekolah membangun budaya disiplin, gotong royong, pelayanan, integritas, dan kolaborasi di lingkungan sekolah, terutama menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Agus Jabo menyebut para kepala Sekolah Rakyat sebagai “patriot pembebas kemiskinan” yang memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi unggul sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Kemensos dan BPS Perkuat Pemutakhiran DTSEN
Pada hari yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas tindak lanjut pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan basis data utama pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan perlindungan sosial nasional.
Sinergi Kemensos dan BPS bertujuan meningkatkan akurasi data penerima manfaat agar bantuan pemerintah semakin tepat sasaran serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebelumnya, penguatan digitalisasi sistem bantuan sosial berbasis DTSEN yang dilakukan bersama BPS dan Dewan Ekonomi Nasional telah menghasilkan penambahan sekitar 470 ribu keluarga penerima manfaat baru.
Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan
Kemensos menilai keberhasilan program perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data dan pengelolaan program yang profesional.
Karena itu, penguatan kapasitas Kepala Sekolah Rakyat serta pembaruan DTSEN menjadi langkah strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, pemerintah berharap program pendidikan dan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
