Gaya Bicara Prabowo soal “Sopan Tapi Maling” Tuai Perdebatan, Ketegasan Antikorupsi atau Tantangan Etika Komunikasi Publik?
JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut, “Sopan-sopan, tetap maling. Sopan-sopan, korupsi,” saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), memantik perdebatan luas di ruang publik. Ucapan tersebut menjadi viral di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam pandangan mengenai gaya komunikasi seorang kepala negara.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penampilan santun tidak selalu mencerminkan integritas seseorang. Menurutnya, praktik korupsi kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang tampak baik di hadapan publik, sehingga masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai para pemegang amanah.
“Sopan-sopan, tetap maling. Sopan-sopan, korupsi,” ujar Presiden dalam pidatonya yang kemudian menjadi sorotan nasional.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan dua arus pendapat di tengah masyarakat.
Sebagian kalangan menilai gaya komunikasi Prabowo mencerminkan karakter kepemimpinan yang tegas, lugas, dan berani menyampaikan realitas tanpa basa-basi. Pendukung pandangan ini beranggapan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan bahasa yang mampu menggugah kesadaran publik serta memberikan pesan keras kepada para pelaku penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat komunikasi dan sebagian masyarakat berpendapat bahwa seorang presiden tetap perlu menjaga pilihan diksi dan etika komunikasi karena setiap pernyataannya memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menilai substansi pemberantasan korupsi sangat penting, namun penyampaiannya juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai komunikasi publik yang santun dan konstruktif.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya dinilai dari isi pesan, tetapi juga cara penyampaiannya. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan terhadap gaya komunikasi pemimpin merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
Sejumlah analis komunikasi politik menilai gaya bicara Presiden Prabowo sejak masa kampanye memang dikenal lebih spontan, lugas, dan langsung menyentuh persoalan yang dianggap penting. Karakter tersebut dinilai menjadi salah satu identitas politiknya yang membedakan dengan pemimpin lain.
Namun demikian, tantangan seorang kepala negara tidak hanya menyampaikan pesan yang kuat, melainkan juga memastikan komunikasi publik mampu menjaga persatuan, membangun optimisme, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Di tengah tingginya harapan publik terhadap pemberantasan korupsi, pernyataan Presiden tersebut kembali mengingatkan bahwa integritas aparatur negara menjadi tuntutan utama. Masyarakat pada dasarnya tidak hanya menunggu retorika, tetapi juga mengharapkan langkah konkret berupa penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap setiap pelaku korupsi.
Ke depan, efektivitas komunikasi kepemimpinan akan diukur dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Ketegasan dalam pidato akan memiliki makna lebih besar apabila diikuti kebijakan nyata, reformasi birokrasi, serta keberhasilan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, perdebatan mengenai gaya komunikasi dapat bergeser menjadi apresiasi atas hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.
