Rizkan Al Mubarrok: Menjaga Marwah Presiden Adalah Menjaga Persatuan Bangsa, Kritik Tetap Harus Berjalan dalam Koridor Demokrasi
JAMBI – Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya sekaligus Ketua AWNI Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga marwah Presiden Republik Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa, tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik yang konstruktif dalam sistem demokrasi.
Menurut Rizkan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, persaingan teknologi, hingga dinamika perdagangan internasional. Dalam situasi seperti ini, persatuan nasional menjadi modal utama agar Indonesia mampu menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan. Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai pernyataan Presiden yang menekankan pentingnya persatuan dan harmoni dalam menghadapi ketidakpastian global.
“Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus simbol persatuan bangsa. Marwah institusi kepresidenan perlu dijaga oleh seluruh anak bangsa. Namun menjaga marwah Presiden bukan berarti menghilangkan ruang kritik. Dalam negara demokrasi, kritik yang disampaikan secara santun, berdasarkan fakta, dan menawarkan solusi justru menjadi bagian dari penguatan pemerintahan,” ujar Rizkan.
Ia menilai pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan insan pers. Menurutnya, tidak ada negara yang mampu mencapai kemajuan apabila energi bangsa lebih banyak dihabiskan oleh konflik politik yang berkepanjangan dibandingkan kerja nyata membangun kesejahteraan rakyat.
Rizkan mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, serta posisi strategis Indonesia harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Sebagai organisasi profesi wartawan, AWNI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Pers memiliki kewajiban mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap fakta, menyuarakan aspirasi masyarakat, sekaligus menjaga agar ruang publik tetap sehat melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
“Kami percaya bahwa stabilitas nasional dan pengawasan publik bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan berdampingan. Pemerintahan yang kuat memerlukan kritik yang jujur, sedangkan kritik akan lebih bermanfaat apabila tetap menjaga etika, hukum, dan kepentingan bangsa,” katanya.
Rizkan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi maupun narasi yang dapat memecah persatuan nasional. Menurutnya, perbedaan pilihan politik adalah bagian dari demokrasi, tetapi kepentingan bangsa harus selalu ditempatkan di atas kepentingan golongan.
Di akhir pernyataannya, Rizkan menegaskan bahwa cita-cita seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya sama, yakni menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, lapangan pekerjaan yang luas, serta pengelolaan kekayaan alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Marilah kita bersama menjaga persatuan Indonesia, menjaga kehormatan lembaga negara, mengawal pemerintahan secara kritis dan objektif, serta terus memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalur konstitusional. Jika seluruh elemen bangsa bersinergi, saya optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang semakin maju, adil, berdaulat, dan sejahtera,” tutup Rizkan Al Mubarrok.
