Komisi XI DPR Kawal Efektivitas PMN Rp473 Miliar untuk INKA dan Rp1,8 Triliun bagi KAI di Banyuwangi
BANYUWANGI – Komisi XI DPR RI memastikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp473 miliar dan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI senilai Rp1,8 triliun dimanfaatkan secara efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi penguatan industri perkeretaapian nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap penggunaan dana negara.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komaruddin, menyatakan PMN merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat kapasitas badan usaha milik negara (BUMN), baik dalam menjalankan fungsi korporasi maupun penugasan strategis nasional.
“Karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap rupiah dana negara yang ditempatkan sebagai PMN mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal yang optimal bagi masyarakat,” ujar Puteri.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI melakukan rapat dan diskusi bersama manajemen INKA, KAI, serta para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan PMN. Pengawasan difokuskan pada realisasi penyerapan anggaran, capaian kinerja perusahaan, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengurangan ketergantungan impor, peningkatan kapasitas produksi, hingga dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menekankan pentingnya sinergi antara KAI sebagai operator dan INKA sebagai produsen sarana perkeretaapian nasional.
“Antara KAI dan INKA harus bersinergi. INKA harus siap menerima order domestik sebagai market di dalam negeri, tetapi juga harus memiliki orientasi ekspor,” kata Didik.
Menurutnya, dukungan PMN harus diiringi kolaborasi antarsesama BUMN agar industri perkeretaapian Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Sementara itu, Direktur Utama PT INKA, Eko Purwanto, menjelaskan PMN sebesar Rp473 miliar difokuskan untuk pengembangan fasilitas produksi di Banyuwangi, termasuk peningkatan kapasitas manufaktur bogie, pengembangan sistem propulsi, pembangunan jalur produksi kedua, serta fasilitas pengujian.
Pabrik INKA Banyuwangi yang berdiri di atas lahan seluas 83,49 hektare diproyeksikan menjadi pusat produksi berbagai sarana perkeretaapian modern, mulai dari Kereta Rel Listrik (KRL), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), kereta cepat, hingga Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE).
Selain itu, perusahaan juga melakukan modernisasi teknologi melalui penerapan robotic welding untuk meningkatkan kualitas sekaligus produktivitas manufaktur.
Hingga Mei 2026, realisasi penggunaan PMN telah mencapai sekitar 13 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 35 persen pada Juni 2026. Proses pengadaan ditargetkan selesai pada triwulan III 2026, sementara penyelesaian proyek berlangsung bertahap hingga triwulan III 2027.
Di sisi lain, PMN sebesar Rp1,8 triliun kepada PT KAI dialokasikan untuk pengadaan kereta rel listrik (KRL) baru dan program retrofit armada sesuai rencana bisnis perusahaan.
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan langkah tersebut dilakukan guna mengurangi ketergantungan terhadap armada bekas impor dari Jepang yang telah berusia 34 hingga 41 tahun dengan jumlah mencapai 780 unit.
Penambahan armada dilakukan secara bertahap hingga mencapai 37 trainset dengan total investasi sekitar Rp9,18 triliun yang bersumber dari PMN, kas internal PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan pembiayaan perbankan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen pada Senin (22/6/2026), menegaskan transformasi industri INKA harus tetap mengedepankan ketentuan TKDN agar mampu memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing kereta api produksi dalam negeri.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan PMN kepada sejumlah BUMN yang dinilai telah berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Melalui pengawasan langsung di Banyuwangi, Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa setiap rupiah dana negara harus mampu memperkuat industri strategis nasional, meningkatkan daya saing manufaktur perkeretaapian, memperluas peluang ekspor, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
