WUP Pertambangan Masuk Perairan Sekitar Ujung Kulon, ESDM Klarifikasi Bahlil, Menteri LH Minta Evaluasi

0
1795258415648-1-1

SOROTAN PUBLIK — Penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memunculkan pertanyaan serius mengenai sinkronisasi kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dengan perlindungan kawasan konservasi.

Sorotan tersebut mengemuka setelah peta lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten memperlihatkan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam zonasi WUP.

Keputusan yang ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 itu kemudian mendapat perhatian publik karena Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa langka yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada kelestarian ekosistem kawasan tersebut.

ESDM Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang

Kementerian ESDM memberikan klarifikasi bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, yang masuk dalam WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar taman nasional.

ESDM juga menegaskan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan TNUK maupun di wilayah perairan yang menjadi sorotan.

Kementerian menjelaskan bahwa penetapan tersebut bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Prosesnya disebut telah berlangsung sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.

Usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemprov Banten kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Proses itu kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Adapun keputusan tahun 2026 disebut mengulang sekaligus memperbaiki sebagian ketentuan sebelumnya.

ESDM menyatakan sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi sehingga memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan ke dalam WUP.

Namun, kementerian menegaskan bahwa penetapan WUP tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Menteri Lingkungan Hidup Minta WUP Dievaluasi

Di tengah klarifikasi ESDM, muncul perkembangan penting dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, meminta agar bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan dari wilayah usaha pertambangan.

Permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menteri ESDM agar Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi.

Menurut Jumhur, perlindungan habitat badak jawa perlu dilakukan sejak tahap perencanaan kebijakan, bukan menunggu sampai kegiatan yang berpotensi mengganggu ekosistem benar-benar berlangsung.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu. Verifikasi itu diperlukan untuk mencocokkan koordinat WUP dengan batas kawasan TNUK, kawasan konservasi laut, serta rencana tata ruang darat dan laut.

Selama evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasil pemeriksaan menjadi jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Jumhur bahkan menyatakan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila terdapat pengajuan izin pertambangan di perairan TNUK yang tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan.

WUP Bukan Izin Tambang, tetapi Tetap Perlu Pengawasan

Secara administratif, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan memang tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan eksploitasi mineral.

Masih terdapat tahapan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Namun, perbedaan antara penetapan wilayah dan izin operasional tidak seharusnya membuat persoalan ini dianggap selesai.

Penetapan WUP merupakan bagian dari arah perencanaan pengelolaan sumber daya mineral. Karena itu, keputusan memasukkan suatu wilayah ke dalam peta perencanaan pertambangan tetap layak diuji secara terbuka, terutama apabila lokasinya berdekatan dengan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah potensi mineral di perairan tersebut sebanding dengan risiko ekologis yang mungkin muncul, dan apakah keberadaan WUP di sekitar kawasan konservasi benar-benar diperlukan.

Aktivitas pertambangan di wilayah perairan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem melalui sedimentasi, perubahan kualitas air, kebisingan, peningkatan aktivitas manusia, hingga gangguan terhadap keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.

Potensi dampak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai kerusakan yang telah terjadi. Namun, risiko ekologisnya harus dikaji secara ilmiah sebelum ada keputusan lanjutan.

Badak Jawa Tidak Boleh Menjadi Korban Kekeliruan Kebijakan

Taman Nasional Ujung Kulon memiliki arti penting bagi keberlangsungan badak jawa. Kawasan ini merupakan habitat alami terakhir spesies tersebut di dunia.

Dengan kondisi populasi yang sangat terbatas, setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi ekosistem Ujung Kulon harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Perlindungan badak jawa tidak cukup hanya dengan memastikan batas daratan taman nasional tidak masuk dalam peta pertambangan. Ekosistem darat, pesisir, dan perairan memiliki keterkaitan yang perlu diperhitungkan dalam setiap keputusan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.

Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi mengenai koordinat dan luas perairan yang masuk WUP, jenis potensi mineral yang menjadi dasar penetapan, hasil kajian lingkungan, serta alasan teknis mengapa wilayah tersebut tetap dipertahankan dalam peta pertambangan.

Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah terdapat kajian khusus mengenai keterkaitan wilayah tersebut dengan habitat dan kelangsungan hidup badak jawa.

Sorotan Publik: Transparansi Harus Mendahului Eksploitasi

Klarifikasi ESDM bahwa belum ada izin tambang merupakan informasi penting. Namun, publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penetapan WUP dilakukan, siapa saja yang terlibat, apa dasar kajian ekologisnya, dan bagaimana perlindungan kawasan konservasi dijamin apabila suatu saat muncul usulan kegiatan pertambangan.

Permintaan evaluasi dari Menteri Lingkungan Hidup seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan lintas kementerian secara terbuka dan berbasis ilmu pengetahuan.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima, pengeluaran wilayah perairan tersebut dari WUP patut dipertimbangkan secara serius.

Kepentingan ekonomi dan pengelolaan mineral nasional tidak boleh berjalan dengan mengabaikan tanggung jawab negara dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Jangan sampai pemerintah baru mengambil langkah perlindungan setelah kerusakan terjadi. Terlebih, ketika yang dipertaruhkan adalah habitat alami terakhir salah satu satwa paling langka di dunia.

Bagi Sorotan Publik, persoalan ini bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya izin tambang. Ini menyangkut kualitas perencanaan kebijakan, transparansi pemerintah, konsistensi perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab negara terhadap warisan keanekaragaman hayati Indonesia.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

SOROTAN PUBLIK — Mengawal transparansi, menguji kebijakan, dan menyuarakan kepentingan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *