Swasembada Daging dan Susu 2030: Kementan Bidik 1,2 Juta Indukan Sapi, Kawasan Hutan Jember Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK — Pemerintah mulai memperkuat strategi percepatan swasembada daging dan susu nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan potensi lahan kehutanan untuk mendukung ketersediaan pakan ternak, meningkatkan populasi sapi, serta memperkuat produktivitas peternakan dalam negeri.
Kementerian Pertanian (Kementan), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Perum Perhutani membahas pengembangan kemitraan peternakan berbasis kehutanan dalam pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Anggota Wantimpres Soekarwo, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Hary Suhada, Direktur Pakan Tri Melasari, serta Direktur Utama Perum Perhutani Tio Handono.
Salah satu agenda utama adalah pengembangan pola tumpang sari dan silvopastura untuk menyediakan hijauan pakan ternak melalui kemitraan di kawasan kehutanan.
Peluang pengembangan dibahas untuk wilayah Bandung Utara serta kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember, Jawa Timur, yang memiliki wilayah kerja sekitar 71.785 hektare.
Kawasan Jember tersebut dipertimbangkan untuk mendukung pengembangan pakan, penelitian, dan peternakan sapi, termasuk potensi pengembangan sapi Red Brahman.
Namun, luas wilayah kerja KPH Jember tidak dapat serta-merta dianggap sebagai lahan yang seluruhnya tersedia untuk peternakan. Data Perhutani menunjukkan kawasan tersebut mencakup hutan produksi dan hutan lindung. Karena itu, pemanfaatannya harus mengikuti fungsi kawasan, ketentuan hukum, kesesuaian ekologis, serta daya dukung lingkungan.
Kebutuhan Susu dan Daging Masih Bergantung pada Pasokan dari Luar
Tantangan swasembada terlihat dari angka dasar yang disampaikan Kementan dalam peta jalan pengembangan peternakan.
Pada 2025, produksi susu dalam negeri disebut baru memenuhi sekitar 17,5 persen kebutuhan nasional. Sementara produksi daging sapi memenuhi sekitar 55,57 persen kebutuhan.
Angka tersebut menggambarkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah untuk memperkuat produksi domestik.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri tidak cukup diatasi hanya dengan menambah jumlah ternak. Pemerintah juga perlu membangun ekosistem peternakan yang mencakup ketersediaan pakan, pembibitan, kesehatan hewan, pembiayaan, teknologi, pengolahan hasil, dan kepastian pasar.
Tanpa dukungan rantai produksi yang terintegrasi, penambahan populasi sapi berisiko tidak menghasilkan peningkatan produksi sesuai target.
Kementan Bidik Penambahan 1,2 Juta Indukan Sapi
Dalam rencana program periode 2027–2029, Kementan menargetkan penambahan 600.000 ekor indukan sapi perah dan 600.000 ekor indukan sapi potong.
Dengan demikian, total penambahan indukan yang direncanakan mencapai 1,2 juta ekor.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengusulkan skema subsidi pembelian sapi dan premi asuransi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses peternak terhadap indukan produktif sekaligus mengurangi risiko usaha.
Direktur Pakan Kementan Tri Melasari menyampaikan bahwa dukungan Wantimpres diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan memberikan masukan strategis kepada Presiden mengenai percepatan swasembada daging dan susu.
Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Hary Suhada menekankan bahwa penambahan populasi harus disertai kesiapan lahan, ketersediaan pakan berkualitas, peningkatan mutu genetik, serta perbaikan manajemen pemeliharaan dan reproduksi.
Ia juga menilai kemitraan dengan koperasi dan industri diperlukan agar peternak memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, serta kepastian penyerapan hasil produksi.
Target Produksi Susu 4,68 Juta Ton pada 2030
Kementan memproyeksikan produksi susu nasional pada 2030 mencapai 4,68 juta ton atau memenuhi sekitar 92,4 persen kebutuhan nasional.
Untuk komoditas daging sapi, produksi ditargetkan mencapai sekitar 580.000 ton atau memenuhi 71,09 persen kebutuhan nasional.
Angka tersebut merupakan proyeksi dan target pemerintah, bukan capaian yang sudah terealisasi.
Pencapaiannya sangat bergantung pada keberhasilan penambahan indukan, peningkatan produktivitas, ketersediaan pakan, pengendalian penyakit hewan, serta keberlanjutan usaha peternak.
Khusus sektor susu, kepastian penyerapan susu segar oleh industri pengolahan menjadi persoalan penting. Peternak membutuhkan jaminan pasar agar peningkatan produksi tidak justru menimbulkan kesulitan penjualan dan penurunan harga di tingkat peternak.
Kawasan Hutan Jember: Peluang Ekonomi atau Tantangan Ekologis?
Rencana pengembangan pakan ternak melalui kawasan KPH Jember menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian publik.
Berdasarkan data resmi Perhutani, wilayah kerja KPH Jember mencapai 71.784,99 hektare. Dari luas tersebut, sekitar 32.170,86 hektare merupakan hutan produksi dan 39.614,13 hektare merupakan hutan lindung.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan peternakan berbasis kehutanan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh kawasan.
Pemanfaatan harus mempertimbangkan fungsi masing-masing kawasan, kondisi tutupan vegetasi, perlindungan tanah dan air, keanekaragaman hayati, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Pola silvopastura dapat menjadi alternatif pengembangan hijauan pakan dengan mengintegrasikan kegiatan peternakan dan pengelolaan vegetasi. Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan teknis agar aktivitas peternakan tidak mengganggu fungsi ekologis hutan.
Publik juga perlu mengetahui lokasi yang benar-benar direncanakan, luas efektif yang dapat dimanfaatkan, bentuk kemitraan, mekanisme pengawasan, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut.
Peternak Rakyat Harus Menjadi Pelaku Utama
Anggota Wantimpres Soekarwo mendorong agar kemitraan peternakan dilaksanakan secara produktif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, koperasi, serta peternak.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program harus diukur melalui indikator konkret, mulai dari peningkatan produksi hijauan pakan, produktivitas ternak, pendapatan peternak, hingga peningkatan produksi daging dan susu.
Peternak dan koperasi, menurutnya, harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam rantai usaha peternakan, bukan sekadar penerima manfaat.
Pandangan tersebut penting karena program swasembada tidak boleh hanya diukur dari jumlah sapi yang didatangkan atau luas kawasan yang dijadikan lokasi pengembangan.
Keberhasilan juga harus terlihat dari peningkatan pendapatan peternak, akses terhadap teknologi, ketersediaan modal, kepastian pembelian hasil produksi, dan pembagian manfaat yang adil.
Transparansi dan Pengawasan Menjadi Kunci
Rencana pemanfaatan kawasan kehutanan untuk mendukung peternakan perlu disertai keterbukaan informasi mengenai legalitas, lokasi, skema kerja sama, pembiayaan, dan dampak lingkungan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan agar kemitraan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, kerusakan ekosistem, maupun ketimpangan akses antara perusahaan dan peternak kecil.
Di sisi lain, target penambahan 1,2 juta indukan sapi harus memiliki indikator pelaksanaan yang terukur. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan realisasi pengadaan ternak, distribusi kepada peternak, tingkat produktivitas, serta hasil produksi setiap tahunnya.
Swasembada daging dan susu merupakan agenda penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya dilihat dari besarnya target produksi.
Kebijakan tersebut harus mampu memperkuat ekonomi peternak rakyat, mengurangi ketergantungan impor, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara luas.
Pada akhirnya, kawasan hutan bukan sekadar sumber daya ekonomi, sementara peternak bukan sekadar pelaksana program. Keduanya harus dikelola melalui kebijakan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
SOROTAN PUBLIK — Mengawal kebijakan pangan, menjaga kepentingan peternak, dan memastikan pembangunan tetap berpihak pada rakyat serta kelestarian lingkungan.
