Pigai Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Singgung Dugaan Kepentingan Bisnis
SOROTAN PUBLIK — Wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa dengan kemungkinan pemindahan sebagian populasinya dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat perhatian Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026), Pigai mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil langkah pemindahan satwa langka tanpa pertimbangan ilmiah dan kajian ekologis yang matang.
Menurut Pigai, setiap satwa liar memiliki keterikatan dengan lingkungan tempat asalnya. Perubahan habitat berpotensi memengaruhi kemampuan satwa untuk beradaptasi, bertahan hidup, hingga berkembang biak.
Ia menilai perlindungan satwa seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemindahan ke kawasan baru, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem yang selama ini menjadi tempat hidupnya.
Pigai bahkan menggunakan analogi hak asasi manusia untuk menggambarkan pentingnya ruang hidup. Ia menyatakan pemindahan paksa suatu komunitas manusia dari tanah asalnya secara sadar dan sengaja dapat masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
Namun, analogi tersebut merupakan pandangan Pigai dalam menjelaskan pentingnya ruang hidup manusia dan satwa. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya menjadi penetapan hukum bahwa pemindahan satwa merupakan pelanggaran HAM berat.
Pigai Singgung Dugaan Kepentingan Bisnis
Selain persoalan konservasi, Pigai juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan Badak Jawa.
Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan pengalaman sebelumnya ketika menangani berbagai persoalan masyarakat dan lingkungan saat menjadi anggota Komnas HAM.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena menyangkut kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Meski demikian, dugaan adanya kepentingan bisnis tersebut belum disertai bukti yang dipaparkan secara terbuka dalam rapat. Karena itu, diperlukan penelusuran dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait sebelum menarik kesimpulan.
Kemenhut Tegaskan Belum Ada Keputusan Translokasi
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan sebelumnya menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua Badak Jawa masih berada dalam tahap kajian ilmiah.
Penyebutan Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu calon lokasi potensial belum berarti pemerintah telah menetapkan lokasi maupun memutuskan pelaksanaan translokasi.
Belum ada keputusan teknis mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pemindahan, ataupun waktu pelaksanaannya. Berbagai aspek harus dikaji, termasuk kesesuaian ekosistem, daya dukung habitat, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, serta keamanan kawasan.
Kekhawatiran pemerintah terhadap konsentrasi populasi Badak Jawa di satu kawasan juga perlu menjadi bagian dari pembahasan. Ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik, merupakan faktor risiko yang perlu diperhitungkan dalam strategi konservasi jangka panjang.
Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai pilihan antara mempertahankan seluruh populasi di Ujung Kulon atau memindahkannya ke kawasan lain. Kajian ilmiah perlu menjelaskan manfaat, risiko, dan dampak setiap pilihan terhadap kelangsungan hidup spesies yang terancam punah tersebut.
Transparansi Menjadi Kunci Kebijakan Konservasi
Pemerintah perlu membuka dasar ilmiah yang melatarbelakangi wacana habitat kedua, termasuk hasil penelitian, pertimbangan pemilihan lokasi, serta potensi dampaknya terhadap masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Apabila terdapat dugaan kepentingan bisnis, informasi mengenai aktivitas usaha, perizinan, dan hubungan kebijakan tata ruang dengan kawasan konservasi juga perlu dijelaskan secara transparan. Dugaan tidak boleh dianggap sebagai bukti, tetapi juga tidak seharusnya diabaikan tanpa pemeriksaan yang objektif.
Perlindungan Badak Jawa harus memastikan bahwa kepentingan konservasi tidak dikalahkan oleh kepentingan lain. Pada saat yang sama, keputusan mempertahankan atau mengembangkan habitat baru harus didasarkan pada data ilmiah, bukan semata-mata perdebatan politik maupun asumsi.
Bagi publik, yang paling penting bukan sekadar ke mana Badak Jawa akan ditempatkan, melainkan bagaimana negara menjamin masa depan satwa langka tersebut, menjaga kelestarian Ujung Kulon, dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
