Mach Energy Hong Kong Kuasai 45,78% Saham BUMI, Konsesi Batu Bara 113.590 Hektare Jadi Sorotan Publik

0
1795255970704

SOROTAN PUBLIK — Struktur kepemilikan perusahaan pertambangan batu bara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali menarik perhatian. Di balik salah satu perusahaan batu bara besar di Indonesia tersebut, terdapat Mach Energy (Hongkong) Limited yang tercatat sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan mencapai 45,78 persen.

Struktur ini memunculkan pertanyaan penting mengenai siapa yang berada di balik perusahaan pengendali, bagaimana pengelolaan konsesi pertambangan dilakukan, serta seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima negara dan masyarakat dari eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Berdasarkan informasi struktur kepemilikan yang tercantum dalam prospektus perusahaan, Mach Energy (Hongkong) Limited memiliki komposisi pemegang saham yang terdiri atas PT Bakrie Capital Indonesia sebesar 42,5 persen, Mach Energy (Singapore) Pte. Ltd. sebesar 42,5 persen, dan Clover Wide Limited sebesar 15 persen.

Mach Energy Singapore terafiliasi dengan Grup Salim, sementara PT Bakrie Capital Indonesia merupakan bagian dari Grup Bakrie. Clover Wide Limited dikaitkan dengan Agoes Projosasmito.

Dengan demikian, struktur tersebut memperlihatkan keterkaitan kepentingan bisnis kelompok Bakrie, Salim, dan Agoes Projosasmito dalam perusahaan yang menjadi pemegang saham utama BUMI.

Mach Energy Menguasai 45,78 Persen Saham BUMI

Data struktur pemegang saham yang dipublikasikan BUMI per 30 Oktober 2026 menunjukkan Mach Energy (Hongkong) Limited memiliki 170 miliar saham atau sekitar 45,78 persen dari total saham perusahaan.

Dalam laporan tahunan 2025, BUMI juga mencantumkan Mach Energy sebagai pemegang saham utama. Laporan tersebut menyebut Mach Energy (Hongkong) Limited dan PT Bakrie Capital Indonesia sebagai pihak yang masuk dalam struktur pemegang saham pengendali.

Dokumen perusahaan turut mencantumkan Nirwan D. Bakrie dan Anthony Salim sebagai pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner berdasarkan skema kepemilikan saham perseroan.

Informasi tersebut penting karena menunjukkan bahwa struktur perusahaan lintas negara tidak serta-merta menghilangkan keterkaitan antara pemilik manfaat akhir dan kegiatan usaha pertambangan yang berlangsung di Indonesia.

Konsesi Pertambangan Mencapai 113.590 Hektare

Skala kegiatan usaha BUMI juga terlihat dari wilayah konsesi sejumlah anak perusahaannya.

Berdasarkan data operasional pertambangan yang dipublikasikan dalam laporan riset Samuel Sekuritas, luas konsesi tiga perusahaan pertambangan yang terkait dengan BUMI meliputi:

  • PT Kaltim Prima Coal (KPC): 61.543 hektare.
  • PT Arutmin Indonesia: 34.207 hektare.
  • PT Pendopo Energi Batubara: 17.840 hektare.

Jika dijumlahkan, luas ketiga wilayah konsesi tersebut mencapai 113.590 hektare.

Angka ini menggambarkan besarnya cakupan wilayah pertambangan yang dikelola melalui anak perusahaan BUMI. Namun, perlu ditegaskan bahwa wilayah konsesi pertambangan tidak sama dengan kepemilikan tanah secara pribadi oleh perusahaan. Konsesi merupakan wilayah yang hak pengusahaan pertambangannya diberikan berdasarkan ketentuan perizinan atau kontrak yang berlaku.

Perbedaan tersebut penting agar publik tidak keliru memahami status hukum tanah dan sumber daya alam yang berada di dalam wilayah pertambangan.

Benarkah 45 Persen Keuntungan Setiap Tahun Dikirim ke Hong Kong?

Salah satu klaim yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa sekitar 45 persen keuntungan BUMI setiap tahun dibawa ke Hong Kong melalui pembagian dividen kepada Mach Energy.

Namun, klaim tersebut tidak sesuai dengan catatan pembagian dividen BUMI yang tersedia.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com yang mengutip keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), BUMI memutuskan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2025. Keputusan tersebut ditetapkan dalam RUPST pada 18 Juni 2026.

BUMI juga terakhir tercatat membagikan dividen tunai pada 2012 untuk tahun buku 2011, sebesar Rp14,31 per saham. Setelah itu, perusahaan tidak kembali membagikan dividen sebagaimana tercatat dalam riwayat yang diberitakan.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak tepat menyimpulkan 45 persen keuntungan perusahaan setiap tahun dikirim ke Hong Kong melalui dividen.

Kepemilikan saham 45,78 persen juga tidak otomatis berarti pemegang saham menerima persentase yang sama dari laba bersih perusahaan setiap tahun. Pembagian dividen bergantung pada keputusan RUPS dan kondisi keuangan perusahaan.

Meski demikian, struktur kepemilikan lintas negara tetap menjadi aspek yang layak diawasi, termasuk transparansi transaksi, kewajiban perpajakan, dan keterbukaan informasi kepada pemegang saham maupun publik.

Negara dan Rakyat Berhak Mengetahui Manfaat Pengelolaan Batu Bara

Persoalan yang lebih mendasar bukan semata-mata siapa pemegang saham perusahaan atau di negara mana sebuah perusahaan induk didirikan. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dan sejauh mana hasilnya memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Atas dasar itu, pengelolaan konsesi pertambangan berskala besar patut menjadi perhatian publik. Transparansi penerimaan negara, pembayaran pajak dan royalti, kewajiban reklamasi, pemulihan lingkungan, serta dampak pertambangan terhadap masyarakat sekitar harus dapat dipertanggungjawabkan.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban lingkungan dan sosialnya, termasuk pemulihan lahan pascatambang serta penanganan dampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Sorotan Publik Mendorong Transparansi, Bukan Tuduhan Tanpa Bukti

Struktur kepemilikan BUMI melalui Mach Energy (Hongkong) Limited memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai hubungan antara pemegang saham, pemilik manfaat akhir, dan perusahaan yang mengelola sumber daya alam Indonesia.

Namun, kritik terhadap perusahaan besar harus tetap berpijak pada dokumen, data keuangan, dan fakta yang dapat diverifikasi. Klaim mengenai pengiriman keuntungan ke luar negeri tidak boleh disampaikan sebagai fakta apabila tidak didukung bukti transaksi dan catatan pembagian dividen.

Yang perlu terus didorong adalah transparansi mengenai aliran keuntungan, kewajiban perpajakan, penerimaan negara, kepatuhan terhadap perizinan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sumber daya alam Indonesia bukan sekadar komoditas bisnis. Pengelolaannya menyangkut kepentingan negara dan masa depan rakyat.

Karena itu, pengawasan terhadap perusahaan tambang, baik milik swasta maupun kelompok usaha besar, merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam demokrasi.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *