TNI Resmi Ubah Sebutan OPM Menjadi KEB, Pangkoops Habema: Jangan Generalisasi Masyarakat Papua
SOROTAN PUBLIK — Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi mengubah nomenklatur penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Panglima TNI Nomor STR/107/2026 yang diterbitkan pada 18 November 2026.
Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan bahwa perubahan istilah tersebut bertujuan menghindari generalisasi terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, keberadaan kelompok bersenjata tidak boleh membuat seluruh warga Papua seolah-olah dikaitkan dengan aktivitas kelompok tersebut.
“Perubahan tersebut dengan alasan agar jangan menggeneralisasi penyebutan Papua,” ujar Riyanto kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki latar belakang dan kehidupan yang beragam. Tidak semua warga terlibat atau menjadi bagian dari kelompok yang melakukan aktivitas ekstrem bersenjata.
“Karena banyak masyarakat Papua yang baik, dan tidak semuanya bagian kelompok ekstrem,” tambahnya.
Berawal dari Rapat Koordinasi Satgas Habema
Riyanto menjelaskan, perubahan nomenklatur tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dan brainstorming Satgas Swasembada Koops TNI Habema pada 10 November 2026.
Hasil pembahasan itu kemudian dituangkan dalam surat telegram Panglima TNI dan disosialisasikan kepada jajaran prajurit agar penyebutan KEB diterapkan dalam pelaksanaan tugas di Papua.
Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan istilah dalam pemberitaan, melainkan juga menjadi pedoman penyebutan di lingkungan internal TNI sebagaimana dijelaskan oleh Pangkoops Habema.
Istilah OPM Pernah Mengalami Sejumlah Perubahan
Perubahan dari OPM menjadi KEB menambah perjalanan panjang penggunaan istilah oleh aparat keamanan Indonesia dalam menyebut kelompok bersenjata di Papua.
Sebelumnya, kepolisian menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sementara TNI pernah menggunakan istilah Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), kemudian Kelompok Separatis Teroris (KST).
Pada April 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kembali menggunakan istilah OPM. Kini, melalui STR Nomor STR/107/2026, TNI kembali menetapkan penyebutan baru, yakni KEB.
Dalam konteks Papua, istilah OPM memiliki sejarah panjang terkait gerakan prokemerdekaan. Sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dikenal sebagai sayap bersenjata yang dikaitkan dengan gerakan tersebut. Keduanya memiliki konteks organisasi dan sejarah yang perlu dijelaskan secara cermat, bukan disamakan begitu saja dengan seluruh masyarakat Papua.
Perubahan Istilah Harus Diikuti Pendekatan yang Tepat
Perubahan nomenklatur ini menghadirkan sejumlah hal yang patut diperhatikan. Pertama, penggunaan istilah harus konsisten dan jelas dalam komunikasi resmi maupun pelaksanaan tugas aparat.
Kedua, penyebutan kelompok bersenjata harus tetap dibedakan dari identitas masyarakat Papua secara keseluruhan. Warga sipil yang tidak terlibat dalam kekerasan tidak boleh mengalami stigma atau perlakuan diskriminatif hanya karena identitas asal daerahnya.
Ketiga, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari perubahan istilah. Perlindungan warga sipil, kepastian hukum, keamanan masyarakat, serta penanganan konflik yang berorientasi pada keselamatan manusia tetap menjadi aspek penting.
Perlu dipahami pula bahwa perubahan nomenklatur internal TNI tidak dengan sendirinya mengubah seluruh aspek hukum, status organisasi, maupun dinamika politik dan keamanan di Papua. Hal-hal tersebut harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum dan fakta masing-masing.
Pada akhirnya, tujuan menghindari generalisasi terhadap masyarakat Papua merupakan prinsip yang penting dalam komunikasi negara. Masyarakat Papua tidak boleh disamakan dengan kelompok bersenjata, sebagaimana tindakan kekerasan juga harus ditangani berdasarkan bukti, hukum, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
