Ketua BAZNAS Bulukumba Kamaruddin Mundur Usai Akui Ada Peminjaman Dana, Publik Menanti Transparansi Penggunaan Uang Umat
SOROTAN PUBLIK — Polemik pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, berujung pada pengunduran diri Ketua BAZNAS, H. Kamaruddin. Keputusan tersebut disampaikan pada Jumat (20/11/2026), setelah muncul sorotan publik mengenai dugaan peminjaman dana lembaga kepada pihak yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan seorang pejabat.
Kamaruddin menyerahkan surat pengunduran dirinya ke kantor BAZNAS Bulukumba sekitar pukul 16.00 WITA. Wakil Ketua I BAZNAS Bulukumba, Yusuf Sandy, membenarkan pengunduran diri tersebut.
Dalam surat klarifikasinya, Kamaruddin mengakui memang terdapat peminjaman dana dari BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Ia menyatakan seluruh dana yang dipinjam telah dikembalikan sepenuhnya.
Kamaruddin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi dan dampaknya terhadap nama baik serta kepercayaan publik kepada lembaga pengelola zakat tersebut.
Ia menegaskan pengunduran dirinya diambil secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.
Dugaan Dana Dipinjamkan kepada Istri Pejabat
Sebelum pengunduran diri tersebut, persoalan peminjaman dana BAZNAS Bulukumba telah menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah pemberitaan mengutip keterangan anggota Dewan Pengawas BAZNAS Bulukumba yang menyebut adanya dugaan peminjaman dana kepada istri seorang pejabat. Nilai yang disebut dalam sejumlah laporan mencapai Rp500 juta.
Anggota Dewan Pengawas, Safiuddin, sebelumnya mempertanyakan mekanisme pengeluaran dana tersebut. Ia juga meminta agar bukti transaksi dan dokumen pengembalian diperlihatkan untuk memastikan seluruh dana benar-benar telah kembali.
Namun, identitas pihak yang disebut sebagai penerima dana, tujuan transaksi, serta nilai pasti peminjaman masih membutuhkan penjelasan dan pembuktian melalui dokumen resmi.
Muncul Klarifikasi Berbeda Mengenai Dana Rp600 Juta
Di tengah polemik tersebut, muncul pula pemberitaan mengenai klarifikasi Kamaruddin yang menyebut penggunaan dana BAZNAS sebesar Rp600 juta sebagai dana talangan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di Bulukumba.
Dalam penjelasan yang diberitakan Infotanews.id, Kamaruddin menyatakan dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan awal program penanganan stunting pada 2024 hingga awal 2025, ketika dana hasil penggalangan dari sejumlah pihak belum seluruhnya terkumpul.
Ia menyebut dana talangan tersebut telah dikembalikan setelah rangkaian kegiatan program selesai dilaksanakan pada 2026.
Keterangan ini perlu diuji dan dicocokkan dengan dokumen transaksi, laporan program, serta pembukuan resmi BAZNAS. Sebab, penjelasan mengenai dana talangan program stunting dan dugaan peminjaman kepada istri pejabat merupakan informasi yang harus diperjelas hubungannya.
Perbedaan angka Rp500 juta dan Rp600 juta juga tidak boleh diabaikan. Publik berhak mengetahui apakah kedua angka tersebut merujuk pada transaksi yang sama, transaksi berbeda, atau terdapat kekeliruan dalam pemberitaan.
Dana Zakat Memiliki Aturan, Bukan Kewenangan Pribadi Pengelola
Pengelolaan dana zakat memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.
Pasal 26 juga mengatur pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
Sementara Pasal 27 mengatur bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Artinya, setiap penggunaan dana zakat harus memiliki dasar yang jelas, sesuai peruntukan, memenuhi ketentuan penerima, serta didukung mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Pengembalian dana memang menjadi informasi penting. Namun, pengembalian tersebut tidak dengan sendirinya menjawab apakah keputusan awal penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat.
Audit dan Keterbukaan Menjadi Kunci
Pengunduran diri ketua BAZNAS tidak seharusnya menjadi akhir dari penelusuran persoalan ini.
Dewan Pengawas BAZNAS perlu memastikan seluruh transaksi diperiksa secara menyeluruh, termasuk dokumen pencairan, persetujuan internal, rekening koran, identitas penerima, tujuan penggunaan, dan bukti pengembalian dana.
Apabila terdapat perbedaan keterangan mengenai jumlah maupun tujuan penggunaan dana, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah prosedur kelembagaan telah dijalankan dan apakah hak para mustahik tetap terlindungi.
BAZNAS merupakan lembaga yang mengelola amanah masyarakat. Kepercayaan para muzaki dan kepentingan mustahik tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya tata kelola atau kurangnya transparansi.
Dana Umat Harus Dipertanggungjawabkan
Sorotan terhadap kasus BAZNAS Bulukumba bukan semata-mata mengenai mundurnya seorang ketua. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana dana yang dihimpun atas dasar kepercayaan dan kewajiban keagamaan dikelola serta dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi penjelasan bahwa dana sudah dikembalikan. Publik juga berhak mengetahui bagaimana dana itu digunakan, siapa yang mengambil keputusan, apakah prosedurnya sesuai aturan, dan apakah seluruh transaksi tercatat secara benar.
Sorotan Publik memandang keterbukaan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat. Pengunduran diri dapat menjadi langkah tanggung jawab personal, tetapi penyelesaian persoalan kelembagaan tetap membutuhkan pemeriksaan yang objektif dan berbasis dokumen.
Dana umat bukan milik pribadi pengelola. Setiap rupiah yang dipercayakan masyarakat harus dikelola sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
